MEDAN — Upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Utara membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan Sultan Deli XIV, Seri Paduka Tuanku Mahmud Arya Lamantjiji Perkasa Alam Shah, saat menghadiri Diskusi Tim Ad Hoc Forum Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumatera Utara di Srikandi Coffee, Medan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Sultan, pembangunan rendah karbon bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu didukung bersama. Karena itu, keberadaan Forum PRKBI Sumut dinilai strategis untuk mempertemukan berbagai pihak dalam memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Pembangunan Rendah Karbon adalah sebuah keniscayaan yang harus kita dukung untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Wadah forum PRKBI yang mensinergikan berbagai pihak sangat strategis untuk memperkuat implementasi PRKBI di lapangan,” ujar Sultan Deli XIV.
Ia menegaskan, kompleksitas persoalan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang saling melengkapi.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, berbagai pihak harus terlibat dalam mengimplementasikan PRKBI. Melalui forum inilah kolaborasi yang kuat akan terbangun,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Sultan Deli XIV juga tidak sekadar hadir sebagai tokoh adat dan daerah. Ia terlibat aktif sebagai salah satu anggota Tim Ad Hoc yang ikut merancang dan menyusun kerangka kerja atau framework Forum PRKBI Sumatera Utara.
Diskusi strategis itu mempertemukan sejumlah tokoh dan perwakilan lintas lembaga, di antaranya Ir. Soekirman, tokoh senior sekaligus Brand Ambassador Asian Local Governments for Organic Agriculture (ALGOA); Prof. Hamdani Harahap, akademisi senior Universitas Sumatera Utara (USU); perwakilan Center for Environment and Disaster Management Association (CEDMA) USU; LSM Bitra Indonesia; Yayasan Kemanusiaan Ibu (YKI); Gugah Nurani Indonesia; serta Bapperida Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut difasilitasi OPML dan PT Hatfield melalui dukungan program Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Forum PRKBI Sumut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan kerangka kerja, tetapi berkembang menjadi ruang untuk menginkubasi gagasan, menyelaraskan kebijakan, serta mendorong aksi nyata secara kolaboratif dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. (ABN/dan)
