MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kualitas data dan informasi penatagunaan tanah sebagai landasan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemantapan sekaligus evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan NPGT WP3WT. Melalui pembahasan ini, Kanwil BPN Sumut berupaya memastikan seluruh data, informasi, serta hasil analisis yang telah dihimpun dapat tersusun secara sistematis, komprehensif, dan akurat dalam laporan akhir.
Penyusunan laporan NPGT memiliki arti strategis karena berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai kondisi dan perkembangan penggunaan tanah di berbagai wilayah. Terlebih, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, wilayah perbatasan, dan wilayah tertentu memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang.
Oleh karena itu, data penatagunaan tanah yang berkualitas diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pemanfaatan tanah sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertanahan yang tepat sasaran.
Melalui penyusunan laporan akhir NPGT WP3WT Tahun 2026 ini, Kanwil BPN Sumut berharap dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendukung perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan tanah secara optimal.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemanfaatan tanah yang tertib, berdaya guna, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, hasil kegiatan NPGT WP3WT tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan penataan pertanahan dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(ABN/BAS)
