SIMALUNGUN – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Simalungun menyerahkan 91 sertipikat tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Rabu (11/11/2026). Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum, menertibkan administrasi, sekaligus mengamankan aset tanah milik pemerintah daerah.
Sebanyak 91 sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantah Simalungun, Shafwan, S.H., kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan, S.STP.
Penyerahan sertipikat ini merupakan langkah strategis dalam memastikan aset tanah milik pemerintah daerah memiliki legalitas yang jelas dan tercatat secara administratif. Dengan adanya sertipikat, status hak atas tanah menjadi lebih terjamin sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum maupun sengketa aset di kemudian hari.
Selain memberikan kepastian hukum, sertipikasi aset juga memiliki peran penting dalam mendukung tertib pengelolaan barang milik daerah. Legalitas kepemilikan yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, pengawasan, serta pengelolaan aset secara akuntabel.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara Kantah Simalungun dan Pemkab Simalungun dalam mempercepat penataan serta pengamanan aset daerah. Kolaborasi kedua institusi menjadi penting agar setiap aset tanah milik pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kantah Simalungun terus berkomitmen mendukung percepatan sertipikasi tanah milik pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola aset pemerintah yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Dengan penyerahan 91 sertipikat tersebut, diharapkan pengamanan aset tanah milik Pemkab Simalungun semakin optimal sehingga keberadaan aset daerah dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
(ABN/KSM)
