MEDAN – Dalam rangka mengawal pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) melakukan pemantauan lapangan terhadap Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Provinsi Sumatera Utara.
Pemantauan ini dipimpin Kepala Biro MKOK, Nizhamul, selaku Ketua Tim Lapangan, bersama tim teknis yang terdiri dari Melda Juniarti Siregar (Perencana Ahli Pertama), Syaeful Islami (Pengadministrasi Perkantoran), Ihkchan Jaya Nainggolan (Staf Administrasi), Isrodin (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama), Arvel Mulia Pratama (Analis Hukum Ahli Pertama), dan Syaisa Hamam (Analis Anggaran Ahli Pertama). Tim mengunjungi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut serta lokasi percontohan KMP di Kelurahan Suka Maju, Kota Binjai, Selasa (6/8/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Nizhamul menegaskan bahwa kehadiran Kemenko Polkam di daerah merupakan bentuk komitmen untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal.
“Program Koperasi Merah Putih adalah inisiatif strategis untuk menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita pastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, melaporkan bahwa sejak peluncuran resmi KMP pada Juli lalu, musyawarah pembentukan koperasi telah dilakukan di seluruh desa dan kelurahan di Sumut. Targetnya adalah membentuk 6.100 koperasi.
“Masyarakat menyambut program ini dengan antusias. Bahkan, 54 koperasi telah terbentuk lengkap dengan gerai, sistem transaksi, dan administrasi hukum. Dua di antaranya, di Binjai dan Mandailing Natal, kami tetapkan sebagai percontohan ideal,” ungkap Naslindo.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam pembiayaan awal, termasuk pembukaan rekening koperasi di daerah yang belum terjangkau jaringan perbankan seperti di Pulau Nias. Ia berharap dukungan regulasi dari kementerian terkait, seperti Kemendagri dan Kemendes, untuk memperlancar kelembagaan koperasi.
Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga mendorong kemandirian koperasi melalui iuran anggota agar tidak hanya bergantung pada pinjaman bank. Menurut Naslindo, sebagian besar dari 54 koperasi percontohan telah memulai operasional dengan modal internal.
Tantangan lain adalah distribusi pasokan dari mitra BUMN, terutama ke wilayah terpencil. KMP saat ini bekerja sama dengan Bulog (beras), Pertamina (elpiji), Kimia Farma (obat), Pusri (pupuk), dan ID Food (minyak goreng).
“Ketersediaan dan keekonomian produk masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk elpiji dan pupuk subsidi, margin keuntungannya sangat kecil, sementara Minyakita justru paling sehat secara bisnis,” jelasnya.
Ia mengusulkan perlunya standarisasi harga dan skema distribusi dari setiap BUMN mitra agar KMP dapat beroperasi berkelanjutan dan profesional, sekaligus memperkuat kapasitas SDM pengurus koperasi di tingkat kecamatan.
Menanggapi hal itu, Nizhamul memberikan apresiasi atas capaian Sumut dalam menjalankan KMP. “Kami melihat KMP mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Yang terpenting, program ini melengkapi ekosistem ekonomi lokal—bukan bersaing dengan pasar tradisional atau UMKM, melainkan menjadi penyeimbang,” ujarnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas koordinasi dan pengawasan Kemenko Polkam terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah, untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.