BINJAI – Pemerintah Kota Binjai bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Aula Kantor Wali Kota Binjai, Selasa (2/9/2025).
Rakor dibuka langsung oleh Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., didampingi Sekretaris Daerah Irwansyah Nasution, Inspektur Kota Binjai Eka Edi Saputra, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada KPK atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan Rakor MCP merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Saya menyambut baik pelaksanaan Rakor ini sebagai wujud semangat kolektif membangun pemerintahan yang berintegritas. Ini sekaligus menegaskan komitmen seluruh jajaran Pemko Binjai terhadap prinsip anti korupsi,” ujarnya.
Meski demikian, Amir Hamzah menyoroti capaian dokumen MCP Pemko Binjai tahun 2025 yang hingga 1 September baru mencapai 3 poin. Kondisi ini, katanya, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
“Upaya menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika praktik-praktik korupsi masih terjadi. Program MCP harus menjadi fondasi moral sekaligus instrumen kerja dalam membangun pemerintahan yang bersih di semua lini,” tegasnya.
Sementara itu, Renta Marito, Penanggung Jawab Wilayah (PIC) Provinsi Sumatera Utara dari Satgas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK RI, memaparkan capaian MCP Kota Binjai pada 2024 tercatat 76 poin, naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami mengapresiasi capaian tersebut dan berharap tahun 2025 ini Kota Binjai dapat menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan,” kata Renta.
Melalui Rakor MCP ini, Pemko Binjai diharapkan mampu menjadi role model penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
(ABN/Qhusyai)
Komentar ditutup.