MEDAN — Ketua PROJO Muda Sumatera Utara, Irwansyah Hasibuan, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan di Medan, Rabu (7/1/2026).
Irwansyah menilai skema tersebut sebagai langkah yang realistis dan sejalan dengan kebutuhan stabilitas pemerintahan daerah, tanpa menghilangkan hak demokratis rakyat di tingkat kabupaten dan kota.
“Saya sangat setuju jika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan bentuk keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat,” ujar Irwansyah.
Sikap PROJO Muda Sumut ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang merespons perkembangan terbaru terkait kompromi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam skema tersebut, pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat, dengan pengecualian wilayah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Budi Arie menyatakan bahwa Projo dapat menerima dan menyetujui kompromi tersebut sebagai jalan tengah yang moderat di tengah dinamika politik nasional serta kebutuhan akan stabilitas pemerintahan daerah.
“Projo memandang kompromi ini sebagai solusi yang mengakomodasi berbagai kepentingan bangsa. Pemilihan gubernur melalui DPRD dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, sementara pemilihan langsung bupati dan wali kota tetap menjaga kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput,” kata Budi Arie.
Ia menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi agar tidak menyimpang dari semangat reformasi.
“Yang terpenting bukan semata mekanismenya, melainkan bagaimana memastikan kepala daerah yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat, bebas dari praktik transaksional, dan mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa Projo akan terus mengawal pembahasan kebijakan Pilkada agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, stabilitas politik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kompromi ini harus menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi Pancasila, bukan melemahkannya. Efisiensi memang penting bagi pemerintah, tetapi kegembiraan rakyat jangan sampai dihilangkan. Rakyat tetap berhak untuk bergembira dalam demokrasi,” pungkasnya.
(ABN/Qhusyai)
Komentar ditutup.