Antara Arogansi Angka dan Tangis Rakyat: Membongkar Klaim 'Indonesia Negara Terkaya' di Tengah Badai PHK dan Kemiskinan Struktural

Oleh: Herianto, S.E.
Ketua Relawan Persatuan Nasional (RPN) Sumatera Utara

Dua puluh delapan tahun yang lalu kami berdiri di bawah terik dan hujan di depan Gedung DPR dengan dada telanjang dan satu keyakinan yang sampai hari ini tidak pernah kami khianati, bahwa kekuasaan adalah titipan rakyat dan ia harus dikembalikan sepenuhnya untuk melayani rakyat, bukan untuk memuliakan segelintir elite yang bersembunyi di balik gemerlap angka pertumbuhan dan laporan keuangan yang indah di atas kertas.

Hari ini keyakinan itu kembali kami uji, karena sejarah ternyata berulang dalam wajah yang berbeda. Dulu musuh kami bernama otoritarianisme yang menindas secara terang-terangan. Kini musuhnya berubah rupa menjadi retorika pembangunan yang dibungkus rapi dengan data makro yang memukau, sementara di bawahnya jutaan rakyat masih dibiarkan bertahan hidup dalam kemiskinan yang sistemik, berulang, dan seolah tidak pernah selesai.

Pengakuan Presiden Prabowo Subianto menjadi titik awal yang jujur sekaligus menyakitkan, ketika beliau dengan terus terang menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemelaratan yang tidak kunjung usai.

Kalimat itu terasa seperti tamparan, bukan karena ia keliru, melainkan justru karena ia benar, dan karena kebenarannya ia sekaligus menjadi dakwaan paling telanjang terhadap seluruh model pembangunan yang kita jalankan selama hampir tiga dekade terakhir.

Lebih dari itu, kalimat itu bukan hal baru. Ia merupakan inti dari apa yang beliau sendiri tulis dan sebut sebagai _”Paradoks Indonesia”_ dalam bukunya. Sebuah kenyataan pahit bahwa kita adalah negeri dengan cadangan nikel terbesar di dunia, dengan hutan dan laut yang luas, dengan sawit dan batu bara yang melimpah, dengan pasar 280 juta jiwa, dan dengan ekonomi yang secara daya beli sudah masuk tujuh besar dunia.

Namun di sisi lain, ibu-ibu di pasar masih harus menghitung uang receh, buruh masih hidup dalam kecemasan setiap kali mendengar kabar pemutusan hubungan kerja, dan anak-anak petani masih terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membayar biaya. Paradoks itu kini tidak bisa lagi kita sembunyikan di balik tayangan slide para menteri, karena ia sudah telanjang dan berdiri tepat di hadapan kita.

Jika kita melihat ke atas, kepada data makro yang selalu dipamerkan, maka segalanya tampak baik-baik saja dan bahkan menggembirakan. Dana Moneter Internasional memproyeksikan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2026 mencapai 1,55 triliun dolar AS yang menempatkan kita pada peringkat ke-17 ekonomi terbesar dunia.

Jika dihitung berdasarkan daya beli, maka kita sudah duduk di peringkat ke-7, mengungguli negara-negara maju seperti Inggris dan Prancis. Badan Pusat Statistik juga mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan pertama dan penambahan 1,89 juta lapangan kerja baru. Angka-angka ini selalu dibawa ke mimbar sebagai bukti bahwa pembangunan kita berada di jalur yang benar.

Namun, begitu kita turun ke bawah, ke lantai pabrik yang pengap di Bandung, ke pasar tradisional yang becek di Solo, ke rumah kontrakan sempit buruh di Bekasi, maka kemegahan angka itu seketika runtuh dan kehilangan maknanya.

Sebab, Produk Domestik Bruto per kapita kita masih tertahan pada angka 5.398 dolar AS, padahal untuk disebut sebagai negara berpendapatan tinggi kita harus mencapai 14.375 dolar AS. Artinya, jarak yang harus kita tempuh masih tiga kali lipat dan kita masih tertahan pada peringkat ke-110 dunia dalam hal kesejahteraan per orang.

Artinya sangat sederhana dan pahit. Kekayaan sebesar 1,55 triliun dolar itu harus dibagi kepada 280 juta rakyat, dan pembagiannya tidak pernah adil. Potongan terbesarnya sudah lebih dahulu diambil oleh segelintir pemilik konsesi tambang, perkebunan sawit, nikel, dan perbankan. Sementara sisanya yang kecil itulah yang diperebutkan oleh rakyat banyak.

Di tengah jurang ketimpangan itulah gelombang pemutusan hubungan kerja datang menerjang tanpa aba-aba. Bukan karena pandemi, bukan karena bencana alam, melainkan karena logika pasar yang selama ini kita puja dan kita jadikan sebagai satu-satunya acuan kebijakan. Ketika dolar menguat, ketika harga bahan baku impor melambung, ketika pesanan ekspor turun, maka pabrik tekstil dan garmen di Jawa Barat dan Jawa Tengah memilih menutup lini produksinya. Perusahaan teknologi memilih melakukan “efisiensi” dengan cara merumahkan ribuan manusia yang selama ini menghidupi perusahaan itu dengan keringatnya.

Pemerintah kemudian merespons dengan menyiapkan stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah, mengalokasikan anggaran untuk pelatihan puluhan ribu pekerja terdampak, dan mengaktifkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 60 persen gaji selama enam bulan. Langkah-langkah itu kami catat sebagai bentuk kehadiran negara yang tidak bisa kami abaikan.

Akan tetapi, sejujurnya, semua itu baru sebatas perban di atas luka yang menganga. Karena pemutusan hubungan kerja bukanlah takdir yang harus kita terima begitu saja. Ia merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang terlalu lama menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar tanpa kehadiran negara sebagai pelindung.

Jika kita membedah lebih dalam, maka “Paradoks Indonesia” lahir dari tiga persoalan mendasar yang saling menguatkan dan menjerat kita selama puluhan tahun.

Persoalan pertama adalah kebiasaan buruk kita menjual seluruh kekayaan dalam bentuk mentah. Selama ini nikel kita kirim ke luar negeri dalam bentuk bijih, sawit kita ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah, dan batu bara kita jual tanpa diolah terlebih dahulu.

Akibatnya, nilai tambah yang besar itu dinikmati oleh negara lain, sementara di daerah penghasil rakyat hanya mendapat jalan yang rusak, polusi udara, lubang tambang, dan upah murah yang tidak pernah cukup untuk hidup layak.

Persoalan kedua adalah distribusi yang sangat timpang. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh segelintir konglomerat dan perusahaan asing. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak pernah secara otomatis menurunkan kemiskinan, karena kue besar itu tidak pernah sampai ke meja rakyat dan hanya berputar di lingkaran elite.

Persoalan ketiga adalah absennya negara dari peran konstitusionalnya. Padahal Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya negara terlalu lama menjadi penonton. Dan ketika pasar goyah maka yang jatuh pertama kali adalah para pekerja yang paling lemah.

Kini ujian sejarah itu ada di depan mata kita. Karena “Paradoks Indonesia” tidak lagi hanya menjadi tulisan di atas kertas dalam sebuah buku. Ia sedang diuji secara nyata dalam kebijakan pemerintahan Prabowo hari ini.

Arah pertama yang sedang dijalankan adalah upaya memutus rantai ekspor bahan mentah melalui hilirisasi besar-besaran. Pemerintah mendorong pembangunan smelter nikel, mengejar ekosistem baterai kendaraan listrik, memperkuat lumbung pangan, dan membangun ketahanan energi.

Gagasannya sederhana, nilai tambah harus terjadi di dalam negeri agar keuntungan tidak lari ke luar negeri, melainkan berputar di sini menjadi upah, menjadi pajak, dan menjadi pabrik-pabrik baru di daerah. Keberhasilan arah ini akan sangat tergantung pada siapa yang menjadi penguasanya.

Jika lokomotifnya adalah negara, badan usaha milik negara, dan koperasi, maka ada harapan besar. Akan tetapi, jika kembali jatuh ke tangan segelintir swasta besar dan asing, maka kita hanya sedang mengganti bentuk penjajahan, dari ekspor bahan mentah menjadi ekspor keuntungan.

Arah kedua adalah kehadiran negara ketika pasar gagal melindungi rakyatnya. Jaring pengaman sosial tidak lagi sebatas bantuan sosial, melainkan diperluas dengan pelatihan vokasi, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan stimulus bagi mereka yang terdampak transisi ekonomi.

Ini merupakan pengakuan penting bahwa pertumbuhan tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. Keberhasilan arah ini akan terlihat dari dampak nyatanya, apakah program itu benar-benar mampu mengangkat buruh naik kelas dan apakah industri padat karya kita cukup kuat untuk tidak terus-menerus kalah oleh banjir barang impor.

Arah ketiga adalah keberanian menjadikan keadilan ekonomi sebagai kompas utama dalam setiap kebijakan. Inilah inti dari “Paradoks Indonesia”. Karena pertumbuhan tanpa pemerataan adalah kebohongan besar.

Secara teknis hal ini menuntut keberanian menjalankan pajak progresif, menuntut negara kembali masuk dan menguasai sektor-sektor strategis, serta menuntut agar harga pangan dan energi benar-benar terjangkau oleh rakyat. Keberhasilan arah ini akan terlihat jelas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apakah kebocoran berhasil dipotong, apakah subsidi tepat sasaran, dan apakah uang negara benar-benar digunakan untuk sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan perumahan rakyat.

Kami tidak menolak pertumbuhan. Yang kami tolak adalah pertumbuhan yang hanya dirayakan di ruang rapat para pejabat, sementara di luar sana seorang buruh masih harus lembur dua belas jam setiap hari agar anaknya bisa makan tiga kali sehari.

Dua puluh delapan tahun reformasi telah mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting, bahwa kemiskinan bukanlah musibah yang jatuh dari langit. Ia adalah produk dari kebijakan yang keliru. Dan jika produk itu terus diproduksi maka kemarahan rakyat juga akan terus diproduksi.

Presiden Prabowo sudah meletakkan diagnosisnya sendiri di atas meja, dan kini sejarah sedang menagih obatnya.

Jika “Paket Ekonomi Baru” hanya berhenti pada pidato dan seremoni, maka “Paradoks Indonesia” akan tetap menjadi luka yang menganga di tubuh bangsa ini. Akan tetapi, jika pemerintah benar-benar serius dan konsisten, maka buktinya tidak akan sulit untuk kita lihat. Ia akan ada pada harga beras yang turun, pada upah buruh yang layak, pada sekolah desa yang tidak lagi bocor, dan pada rumah sakit daerah penghasil tambang yang memiliki dokter dan obat yang cukup.

Karena pada akhirnya, negara yang hebat bukanlah negara yang memiliki Produk Domestik Bruto terbesar di dunia. Melainkan negara yang rakyatnya bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut akan kelaparan pada esok hari, tanpa rasa takut sakit tanpa biaya, dan tanpa rasa takut dipecat hanya karena berani menuntut haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Dan di situlah, tepat di titik itulah, terletak ujian terakhir bagi pemerintahan hari ini. []