MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan silaturahmi dari Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah, Selasa (21/7).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi antara kedua lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, dengan mengedepankan komitmen untuk membangun hubungan kerja yang semakin solid dan produktif.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka, efektif, dan berkesinambungan sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional. Sinergi antarlembaga dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian berbagai urusan administrasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menyambut baik kunjungan Balai Harta Peninggalan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui hubungan kerja yang harmonis, diharapkan setiap tantangan dalam pelaksanaan tugas dapat diselesaikan secara lebih efektif melalui kolaborasi yang baik.
Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi wadah bertukar informasi dan memperkuat pemahaman terhadap peran serta kewenangan masing-masing instansi. Dengan demikian, koordinasi yang telah terjalin dapat semakin optimal dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Kanwil BPN Sumatera Utara menilai bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kinerja masing-masing instansi, tetapi juga pada kemampuan membangun sinergi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui semangat kolaborasi, komunikasi yang harmonis, dan komitmen untuk saling mendukung, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara bersama Balai Harta Peninggalan berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(ABN)
Komentar ditutup.