JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, A.H. Bimo Suryono, menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Pol Suyudi Arya Seto untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku aksi anarkis dalam demonstrasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu dini hari (11/11/2026).
Bimo menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan brutal, merusak fasilitas umum, apalagi menggunakan benda menyerupai bom molotov.
“Demonstrasi boleh dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Tetapi harus tetap mengikuti ketentuan hukum. Jika sudah melewati batas waktu, apalagi berujung pada tindakan brutal dan anarkis, tentu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Bimo.
Pernyataan itu disampaikan Bimo kepada wartawan di Sekretariat PP KBPP Polri, Jalan Tarunajoyo, Jakarta Selatan, Rabu (11/11), saat melepas keberangkatan dua kader KBPP Polri Sumatera Utara, Drs Syaiful Syafri MM dan Hari Rajagukguk, yang kembali ke daerah.
Menurut Bimo, penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi, terlebih jika berujung pada kericuhan. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang dapat menjadi jalan untuk menyampaikan pendapat dan menyelesaikan persoalan.
“Demonstrasi bukan budaya utama masyarakat Indonesia. Kita memiliki tradisi musyawarah untuk menyampaikan pendapat kepada pihak yang dituju. Nilai-nilai budaya ini harus terus dipelihara agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga,” ujarnya.
Atas dasar itu, Bimo bersama seluruh jajaran KBPP Polri di Indonesia menyatakan mendukung langkah Kapolri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap aksi anarkis di Yogyakarta dan membawa para pelakunya ke proses hukum.
Dukungan tersebut, lanjut Bimo, juga mencakup kebijakan Kapolri dalam pemberantasan narkoba dan judi online, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja, serta gerakan pelestarian lingkungan sebagai wujud kehadiran Polri bersama masyarakat.
Sementara itu, kader KBPP Polri Sumatera Utara, Drs Syaiful Syafri MM dan Hari Rajagukguk, menyatakan sependapat dengan sikap Ketua Umum KBPP Polri tersebut.
Syaiful yang pernah menjabat Ketua PD KBPP Polri Sumut periode 2014–2019 mengatakan, pihaknya di Sumatera Utara juga telah menjalin kerja sama dengan Kapolda Sumut dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.
Ia menyebutkan, upaya pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif telah dilakukan, terutama untuk membantu anggota KBPP Polri yang belum memiliki pekerjaan.
Selain itu, KBPP Polri Sumut juga mendorong gerakan penghijauan di kawasan rawan banjir melalui kolaborasi Polri dan masyarakat.
“Program penciptaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif, khususnya bagi anggota KBPP Polri yang masih menganggur, serta gerakan penghijauan di daerah rawan banjir merupakan bentuk nyata kerja sama Polri dengan masyarakat,” ujar Syaiful. (ABN/dan)
