TOBA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Toba melaksanakan pengambilan sumpah terhadap pemohon yang kehilangan sertipikat tanah, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantah Toba tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengurusan penerbitan sertipikat pengganti bagi masyarakat.
Pengambilan sumpah ini dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang disampaikan pemohon terkait kehilangan sertipikat benar adanya. Dalam kesempatan tersebut, pemohon diminta memberikan penjelasan mengenai kronologi hilangnya dokumen, sekaligus menyatakan di bawah sumpah bahwa sertipikat tersebut benar-benar tidak lagi berada dalam penguasaannya.
Selain itu, pemohon juga harus memberikan pernyataan bahwa sertipikat yang dilaporkan hilang tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan transaksi hukum, baik dalam proses pengalihan hak atas tanah maupun sebagai jaminan kepada pihak lain.
Tahapan ini menjadi bagian dari prosedur administrasi pertanahan yang bertujuan menjaga tertib administrasi serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan. Keterangan di bawah sumpah juga menjadi salah satu dasar bagi Kantor Pertanahan dalam memproses permohonan penerbitan sertipikat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui prosedur tersebut, proses penerbitan sertipikat pengganti diharapkan dapat berjalan secara cermat dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang hak atas tanah agar tetap memperoleh kepastian hukum meskipun dokumen sertipikat yang dimiliki sebelumnya hilang.
Kantah Toba terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan prosedur yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Masyarakat yang mengalami kehilangan sertipikat tanah diharapkan dapat mengikuti tahapan pengurusan yang telah ditetapkan agar proses penerbitan dokumen pengganti dapat berjalan dengan baik.
Dengan adanya pelayanan ini, Kantah Toba menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya.
(ABN/KT)
