SIMALUNGUN – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Simalungun memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pelaksanaan Reforma Agraria melalui Rapat Integrasi dan Pencanangan Kampung Reforma Agraria, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk menyinergikan penataan aset dan penataan akses tanah guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantah Simalungun, Shafwan, S.H.; Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga; Kapolres Simalungun, Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M.; serta perwakilan Kejaksaan Negeri Simalungun, Alvin Victor Pandiangan, S.H., M.H. Para peserta merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada integrasi program penataan aset dan penataan akses sebagai dua komponen penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Penataan aset berkaitan dengan kepastian dan penataan penguasaan serta pemilikan tanah, sedangkan penataan akses diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui dukungan program ekonomi, pendampingan, dan pengembangan potensi wilayah.
Selain membahas koordinasi antarpemangku kepentingan, rapat tersebut juga mencakup identifikasi potensi wilayah serta penyusunan rencana program pemberdayaan masyarakat di Desa Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun.
Kedua wilayah tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pengembangan Kampung Reforma Agraria. Melalui identifikasi potensi lokal, program pemberdayaan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah sehingga pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Pelaksanaan Reforma Agraria memang tidak cukup hanya melalui legalisasi atau penataan kepemilikan tanah. Integrasi dengan program pemberdayaan menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara produktif, mengembangkan kegiatan ekonomi, serta memperoleh manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Karena itu, keterlibatan berbagai unsur dalam Tim GTRA, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum, menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Melalui rapat integrasi dan pencanangan Kampung Reforma Agraria ini, Kantah Simalungun bersama Tim GTRA berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, Kampung Reforma Agraria diharapkan tidak hanya menjadi program penataan pertanahan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.
(ABN/KSM)
