Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan

badge-check

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan Perbesar

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan

JAKARTA – Sebelum mengurus administrasi ke Kantor Pertanahan (Kantah), tak sedikit masyarakat memilih mencari informasi awal agar proses yang dijalani tidak terhambat karena ketidaktahuan prosedur atau kekurangan dokumen. Layanan pertanahan yang tersedia di PGC Terpadu Pelayanan Publik menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kepastian informasi layanan pertanahan.

“Saya ke sini untuk tanya-tanya karena mau balik nama ahli waris sekalian bikin SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Lumayan juga, rumah saya lebih dekat ke sini daripada ke Kantor BPN Jakarta Timurnya,’ ujar Hartini, warga Kebon Pala yang datang ke PGC Terpadu Pelayanan Publik di Mal PGC Cililitan, Jakarta pada Senin (10/11/2026).

Karena akses yang jauh lebih dekat, Hartini cukup sering memanfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik. Pengalamannya mengurus di lokasi itu juga berkesan dan membuatnya tak takut untuk kembali mengurus urusan pemerintahan yang suka dicap menyulitkan oleh sebagian masyarakat.

“Tadi saya tanya syaratnya apa dan di sini bisa tidak (menyerahkan berkas, red). Kata petugasnya bisa setor awal berkasnya di sini, tapi nanti prosesnya akan di BPN,” cerita Hartini.

Rikki, petugas loket BPN yang melayani Hartini saat itu menjelaskan bahwa di PGC Layanan Terpadu, masyarakat bukan hanya bisa berkonsultasi dan mencari informasi. Di loket gabungan layanan pemerintahan ini, masyarakat bisa melakukan penyetoran berkas, mulai dari pendaftaran berkas, seperti roya, peningkatan hak, peralihan hak karena waris, dan pendaftaran Surat Keputusan (SK).

Di PGC Layanan Terpadu juga tersedia layanan cek plot, yaitu layanan untuk mengetahui posisi dan batas bidang tanah pada peta pertanahan guna memastikan lokasi sesuai data yang terdaftar; pelayanan penerimaan berkas serta penyerahan produk.

“Intinya layanan yang termasuk ke dalam 7 Layanan Prioritas, tapi penyerahan berkas itu harus masyarakat/pemohon langsung ya. Jika berkaitan dengan layanan yang memakai kuasa, tidak bisa di sini, harus ke Kantah Kota Jakarta Timur,” ungkap Rikki.

Layanan Pertanahan pada PGC Terpadu Pelayanan Publik di Mal PGC Cililitan ini aktif melayani masyarakat dari Senin-Jumat mulai pukul 09.00-14.00 WIB. Untuk mengetahui informasi layanan yang lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses akun sosial media resmi Kantah setempat atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku pada menu Info Layanan.

(ABN/REL)

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

19 Nov 2026 - 09:00 WIB

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

19 Nov 2026 - 07:48 WIB

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

19 Nov 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

19 Nov 2026 - 07:18 WIB

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

19 Nov 2026 - 07:14 WIB

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Sedang Hot Nasional