Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

badge-check

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang Perbesar

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

JAKARTA – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT, Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (18/11/2026).

Menurut Dirjen PHPT, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan, dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila sertipikat yang dimiliki mengalami kerusakan, seperti akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Sementara bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kepada para pemilik yang sertipikatnya hilang atau rusak, Dirjen PHPT mengimbau agar segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya Asnaedi. (ABN/REL)

Tinggalkan Balasan

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

19 Nov 2026 - 09:00 WIB

Audiensi ke Wali Kota Medan, Rektor UMSU Paparkan Persiapan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 2027

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

19 Nov 2026 - 07:48 WIB

Hadiri Rakor Nasional Penanganan Tindak Pidana Pertanahan 2026, Kakanwil BPN Sumut Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

19 Nov 2026 - 07:23 WIB

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

19 Nov 2026 - 07:14 WIB

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan

19 Nov 2026 - 07:10 WIB

Masyarakat Manfaatkan PGC Terpadu Pelayanan Publik untuk Cari Informasi dan Urus Layanan Pertanahan
Sedang Hot Nasional