BKNDI Sumut Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah Untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan

Asaberita.com-Medan – Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Sumatera Utara (Sumut), siap untuk bersinergi dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa secara berkelanjutan untuk mewujudkan program nawacita Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua BKNDI Sumut, Burhan Sinaga yang didampingi Sekretaris Godang Hutasoit, Ketua Harian Feri Nofirman, Dewan Pembina Dr Johari Lubis dan Hamdan Simbolon, dalam acara Temu Ramah dan Silaturrahmi pengurus Dewan Pimpinan Provinsi BKNDI Sumatera Utara dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DDP Kabupaten/Kota se Sumut, sekaligus penyerahan SK pengurus, Sabtu (15/02/2020) di Hotel Madani Medan.

Kegiatan itu juga diisi pemberian materi tentang bagaimana menggunakan aplikasi online guna membantu masyarakat desa dan pemerintah saling bersinergi dalam pembangunan desa berkelanjutan. Turut hadir pada temu ramah itu pengurus BKNDI Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Samosir, Batubara, dan lainnya.

Di kesempatan itu Burhan menyampaikan, BKNDI adalah organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan kementrian dan lembaga terkait dalam pemerintahan yang membidangi urusan pembangunan, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, pertanian, perikanan, perkoperasian di desa, di seluruh Indonesia.

“BKNDI menjadi salah satu organisasi masyarakat yang memiliki visi mewujudkan program Nawacita Jokowi dalam mengawasi dan mengontrol serta membantu pelaksanaan peningkatan kemajuan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seluruh desa se-Indonesia,” ujar Burhan.

Karenanya, paparnya, BKNDI hadir di Indonesia termasuk di Sumut ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melihat, menggali dan meningkatkan potensi desa agar desa-desa mampu bergerak dinamis dan berkemajuan.

Burhan menegaskan kepada peserta yang hadir, BKNDI ini bukan lah LSM, OKP atau sejenisnya, namun badan komunikasi yang hadir untuk menuangkan buah pikiran untuk pembangunan, sekaligus sebagai control sosial. Selama ini banyak desa desa yang tertinggal, baik dari segi SDM maupun SDA nya.

“Jadi BKNDI ini bukan alat untuk mengancam pemerintah desa maupun kabupaten kota, tapi merupakan mitra kerja dengan tujuan mulia,” ujarnya.

Nofirman menambahkan, ia menyoroti banyak kepala desa maupun lurah yang tidak mampu melaksanakan program ini. Sehingga banyak dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan program yang tidak tepat sasaran sehingga menjadi masalah.

Padahal, dana desa merupakan salah satu solusi dan strategi Pemerintah untuk percepatan ekonomi desa dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tegas Nofirman. (has)