MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tidak hanya menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, tetapi juga dijadikan pijakan bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Menurut Bobby, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dengan kondisi riil yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, hasil Rakernas APEKSI perlu diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab tantangan pembangunan di masing-masing wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa setiap kota memiliki karakteristik, potensi, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan sehingga diperlukan peran aktif pemerintah provinsi dalam mengakomodasi berbagai rekomendasi yang lahir dari forum APEKSI.
“Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan,” ujar Bobby.
Mantan Wali Kota Medan itu menilai APEKSI selama ini telah berkembang menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, berbagi inovasi, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan.
Berbekal pengalamannya sebagai anggota APEKSI saat menjabat Wali Kota Medan, Bobby mengatakan organisasi tersebut memiliki peran besar dalam memperkuat kapasitas pemerintah kota menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang.
“Saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, bertukar pengalaman, sekaligus melahirkan berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah,” katanya.
Bobby juga mengapresiasi dipilihnya Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Menurutnya, kehadiran ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia tidak hanya memperkuat jejaring antarpemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui meningkatnya aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha.
Ia berharap seluruh rangkaian Rakernas mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan secara nyata melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
“Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada empat tantangan besar, yakni ancaman krisis dan bencana, tekanan fiskal, dinamika politik, serta perubahan pola komunikasi publik di era digital.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah kota menghadapi tantangan tersebut sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
Bima menyebut sejumlah pemerintah kota di Indonesia telah membuktikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan beriringan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunci keberhasilan tersebut, katanya, terletak pada digitalisasi layanan, kepemimpinan yang responsif, serta kolaborasi yang kuat.
“Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum penting memperkuat solidaritas antarpemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang diperkirakan semakin kompleks pada 2026, mulai dari pengurangan transfer daerah, ancaman bencana, hingga persoalan pengelolaan sampah perkotaan.
Karena itu, ia menegaskan APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi yang mampu menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar forum penyampaian aspirasi.
“APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Medan Rico Waas berharap seluruh rangkaian kegiatan APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum Wali Kota Indonesia Conference (WIC), mampu melahirkan komitmen nyata yang dapat diimplementasikan setelah para kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing.
“Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia,” katanya.
Rakernas XVIII APEKSI di Medan diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen bersama, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
(ABN)
- Warga NTT di Medan Heboh! Wali Kota Kupang Christian Widodo Bakatumu dengan Tokoh Diaspora di Tengah APEKSI 2026 – Juli 2, 2026
- Tak Tunggu Lama, Pemprov Sumut Bergerak Tutup Tambang Emas Ilegal di Kotanopan – Juli 2, 2026
- Bobby Nasution Desak Penguatan Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten, Rekomendasi APKASI Diminta Tak Hanya Berhenti di Pemerintah Pusat – Juli 2, 2026
