Oleh : Abi Rekso Panggalih
“Jika ada pendapat Budiman adalah korban, ada juga desas-desus Budiman di persimpangan jalan. Tidak ada yang salah dengan pendapat itu, dan akan terus diperbincangkan. Tetapi bagi saya, Budiman sedang membangun apa yang telah diyakini, yakni; Perjuangan. Dan bagi saya ini bukan soal jabatan apalagi keserakahan sebagaimana tuduhan kebanyakan!!”
Budiman menjadi perbincangan, mulai dari sekretaris desa, hingga Sekjen partai berkuasa. Budiman bukan saja sebaris nama, tapi Budiman sudah bertransformasi sebagai satu bentuk perlawanan sekaligus jalan perjuangan.
Budiman Sudjatmiko, adalah nama yang menjadi judul utama dalam arus perjuangan demokrasi Indonesia. Seorang anak muda, berkacamata, sederhana yang berkorban divonis dalam penjara.
Tidak ada kepastian, apalagi satu jaminan bahwa esok dirinya masih bisa menikmati harapan atas kebebasan. Alih-alih banyak pendapat dengan berbagai versi tentang posisi dirinya. Tapi yang pasti, dirinya berdiri melawan pengadilan kekuasaan.
Saya tidak sedang membela Budiman dalam satu aras pergerakan rakyat dalam melawan ketidak-adilan kekuasaan. Tentu, para sejarawan, pelaku sejarah lebih punya referensi soal hal-ihwal peristiwa transisi kekuasaan menuju Reformasi.
Bahkan beberapa tokoh pergerakan reformasi saat itu, juga mengkonfirmasi bahwa Budiman ada bersama Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada seputaran “Kudatuli”. Lagi-lagi saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa Budiman bukan manusia yang tiba-tiba dalam proses pergulatan sosok Megawati dan PDI-Perjuangan. Juga, banyak catatan yang menjadi duplik dari pergulatan politik seputaran peristiwa berdarah 27 Juli.
Tentu sebagai sebuah partai politik berkuasa, keputusan PDI-Perjuangan mencabut status keanggotaan Budiman Sudjatmiko dari partai adalah satu keputusan yang kita hormati.
Namun juga agar keputusan itu sepadan dalam ruang perdebatan politik, maka argumen pembelaan terhadap Budiman harus terus di gemakan.
Saya mendengar penjelasan dari para teman-teman kader PDI-Perjuangan baik yang terbit secara publik maupun dalam perbincangan terbatas. Kita tidak perlu bantah atau membangun argumen dalam menggugat keputusan internal PDI-Perjuangan. Karena kita juga mengerti bahwa keputusan tersebut sudah tidak akan pernah batal untuk segala urusan apapun.
Namun, pada kesempatan ini saya hendak ajukan sebuah pertanyaan ideologis kepada pihak-pihak yang berpendapat bahwa pemecatan terhadap Budiman adalah setimpal dengan sikap politik Budiman atas mendukung Prabowo Subianto. Kita harus mulai dari satu pertanyaan fundamental, apakah Prabowo Subianto adalah musuh ideologis PDI-Perjuangan?
Jika, jawaban itu adalah ‘iya’ yakni Prabowo Subianto adalah musuh ideologis PDI-Perjuangan maka kita perlu kembali meninjau ulang formasi koalisi Mega-Pro yang terjadi pada Pilpres 2009. Jika jawaban itu adalah ‘tidak’, maka satu-satunya alasan yang dilanggar Budiman Sudjatmiko adalah administratif.
Lebih jauh saya kembali maknai, ternyata Budiman Sudjatmiko dalam posisi hari ini hanyalah kader anggota biasa. Dirinya bukan pejabat publik, pejabat partai apalagi pengurus partai. Artinya pelanggaran Budiman Sudjatmiko bukan satu hal yang ideologi maupun prinsipil. Hanya karena, Budiman enggan mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat Presiden.
(Penulis adalah Deputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abi Rekso Panggalih)
