Asaberita.com – Medan – Dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Ranperda LPJP Gubsu TA 2019 yang berlangsung Selasa (18/8/2020) di ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut, Fraksi PDIP DPRD Sumut mengangkat 7 isu penting yang diusulkan dan perjuangkan, karena terkait langsung dengan kebutuhan rakyat Sumut.
Ketujuh poin tersebut antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Nelayan, Infrastruktur, Pariwisata dan Pendataan.
Disektor Pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang pertapakannya belum bersertifikat, kemudian diminta kepada Gubsu untuk menyediakan pertapakan baru untuk pendirian kelas dan sekolah baru, serta memberikan subsidi dan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu.
Untuk sektor Kesehatan, Fraksi PDIP menilai bahwa Pandemi Covid-19 telah membuka mata kita ternyata kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan disetiap Rumah Sakit tidak siap dalam menghadapi bencana kesehatan. Oleh karena itu, Gubsu diminta untuk tidak main-main dalam mengelola kesehatan untuk rakyat.
Kemudian disektor Pertanian, Fraksi meminta Gubsu untuk menganggarkan alih tekhnologi pertanian yang lebih moderen dan menyediakan lahan-lahan pertanian sebagai kesiapan Pemprovsu dalam menghadapi ketahanan pangan yang saat ini masih sangat lemah.
Disektor Nelayan, diharapkan kepada Pemprovsu untuk membantu kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap ikan untuk direalisasikan di tahun anggaran berikutnya.
Infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dirasakan sangat tidak nyaman dilintasi oleh pengguna jalan juga menjadi pokok perhatian yang serius oleh Fraksi PDIP, selain itu tidak ada anggaran untuk membuka jalan baru yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi.
Demikian juga disektor pariwisata, Fraksi PDIP menilai bahwa sektor ini merupakan aset yang dapat mendulang PAD yang cukup besar, karena Sumut punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak dikelola secara maksinal oleh Pemprovsu.
Karena itu Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mengelola seluruh aset wisata daerah Sumut.
Terakhir adalah persoalan pendataan, bahwa Fraksi PDIP menilai soal pendataan ini sangat urgen dan berhubungan langsung dengan rakyat. Terbukti saat pandemi Covid-19, Pemprovsu tidak punya data tentang rakyat miskin dan rakyat yang layak menerima bantuan.
“Ketujuh persoalan kerakyatan ini akan menjadi fokus Fraksi PDIP dalam setiap pembahasan anggaran dan perundang-undangan. Ini sebagai bukti komitmen PDIP sebagai partai wong cilik,” pungkas Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba. (asa/has/ril)
