Asaberita.com, Medan – Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid SQ MA mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan mengubah periodesasi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga priode hanya sekadar wacana.
Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Jazil ini, wacana itu juga hanya ramai di publik, dan hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR.
”Saya sampaikan sampai hari ini, di MPR tidak ada pengajuan secara resmi tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Yang sedang dikaji hanya soal memasukkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara),” ujar Gus Jazil saat tampil sebagai keynote speaker dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema ”Membaca Aspirasi Kaum Nahdliyin dan Nasionalis pada Pilpres 2024” secara virtual yang digelar Forum Cendekiawan Muslim Muda (FCMM), Kamis (1/7/2021), di Sufi’s Caffe Kompleks MMTC, Jalan Pancing Medan.
Dikatakan Gus Jazil, jika nantinya ada amandemen UUD 1945 yang mengubah periodesasi atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu akan mengubah konstelasi perpolitikan nasional.
”Kalau itu muncul maka Pilpres 2024 beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait masa jabatan presiden sebab itu luar biasa dampak, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024,” katanya.
Lantaran sampai hari ini belum ada pengajuan secara resmi ke MPR, Gus Jazil menegaskan bahwa secara konstitusi, Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden. Dan karena tidak ada incumbent, maka semua orang yang secara konstitusi memenuhi syarat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, memiliki kans dan terbuka untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Banyak tokoh yang punya hak konstitusional menjadi presiden. Siapa yang dianggap layak, ya mari kita cari bersama. Kalau kami di PKB terus terang kita memiliki Ketum Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar), panglima santri, punya nasab yang jelas dengan pendiri NU, sedang kami timbang-timbang dan pikirkan untuk dimajukan sebagai Capres 2024,” kata Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus AMI dimajukan sebagai Capres 2024, sebut Gus Jazil, karena ada masukan dari para Kyai dan arus bawah PKB, dan pihaknya masih terus mengharapkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Forum Cendekiwan Muslim Muda, apakah sudah waktunya Gus AMI maju atau ada saran-saran lain yang bisa diterima.
Menurutnya, jika tidak ada perubahan konstitusi maka dipastikan Presiden kedepan bukan Jokowi sehingga koalisi partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusungkan calonnya untuk menjadi presiden berikutnya.
”Hanya PDIP yang memiliki peluang mengusung sendiri. Tapi kita yakin PDIP tidak ingin sendirian karena akan kesepian. Sebab untuk mengatur bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk ini, tidak mungkin bisa sendirian,” katanya.
Karena pada Pilpres 2024 tidak ada calon incumbent, jelas Gus Jazil, maka partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaaan saat ini.
”Saya pun belum bisa membaca apakah 2024 pandemi sudah selesai. Sebab banyak yang mengatakan pandemi turun Juni, tapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calon presidennya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan dan ekonomi,” katanya.
Terkait dengan isu politik aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar, Gus Jazil mengatakan bahwa pasca Reformasi, politik aliran mulai kendor. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional.
”Dulu zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini yang popular adalah politik transaksional, itu yang popular dan itu penyakit,” ungkapnya.
Gus Jazil menyebut sejak 2015 silam, Negara sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional (HSN) sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dengan nasionalis.
”Nahdliyin itu pasti nasionalis. Santri itu pasti nasionalis karena kalau santri tidak nasionalis itu berarti bukan nahdliyin. Dimana-mana digaungkan NKRI harga mati, Pancasila Jaya,” katanya.
Gus Jazil justru berharap melalui diskusi seperti yang dilakukan FCMM, bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan ke depan. ”Kalau PDIP sudah pasang gambar Bu Puan dimana-mana, itu kita hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul untuk menyampaikan visi misi. Tidak perlu malu-malu karena itu memang cara berpolitik yang ada,” katanya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak akan menghalangi untuk mencari cocok pemimpin yang terbaik. ”Pada hari ini belum kelihatan sosoknya. Kalau puasa gitu hilal belum kelihatan, jadi belum bisa dibaca siapa sosok capres. Tapi setidaknya kita bisa membuat harapan syarat-syarta dan ciri-ciri siapa yang paling pas. Saat ini sosoknya siapa masih kabur,” sebut Gus Jazil.
Namun siapapun sosok pemimpin kedepan, ia harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu memanfaatkan dan mengelola dengan baik berbagai sumber daya yang begitu besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, tandas Gus Jazil.
Dalam Ngaji Kebangsaan yang dimoderatori Ketua Forum Cendekiawan Muslim Muda Indonesia, Dr Iwan Nasution, juga tampil Wakil Ketua MPR Dr Ahmad Basarah SH MH sebagai keynote speaker, yang diikuti sekitar 200 partisipan secara luring dan daring.
Kegiatan ini juga diisi oleh sejumlah narasumber lainnya yakni TGB Dr Ahmad Sabban elRahmaniy Rajagukguk MA (ulama sufi), Drs Jumiran Abdi (Wakil Ketua PDIP Sumut), Drs H Muhammad Hatta Siregar (Sekretaris PWNU Sumut), RE Nainggolan (mantan Sekda Sumut), Dedi Handoko SH MH (Forum Masyarakat Khatolik), dan M Ikhyar Velayati Harahap (Koirdinator Forum Aktifis 98). (has)
