ASABERITA.COM, NIAS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Sumatera Utara, Senator K.H. Muhammad Nuh, sukses menuntaskan agenda reses marathon selama satu pekan penuh di Kepulauan Nias.
Dengan jadwal yang sangat padat, Senator M. Nuh tidak hanya memusatkan kegiatan di wilayah perkotaan, tetapi juga melakukan “gerilya” hingga ke wilayah terluar dan menyeberangi lautan menuju pulau kecil di Nias Barat demi mengawal nasib UMKM dan perbaikan infrastruktur.
Perjalanan reses diawali dengan pertemuan strategis di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Dalam kesempatan tersebut, Senator M. Nuh berdialog dengan Wakil Walikota serta jajaran OPD untuk membedah tantangan pembangunan di tengah masa efisiensi anggaran, serta pentingnya kelancaran akses logistik antarwilayah dan optimalisasi pemanfaatan dana desa.
Tidak hanya fokus pada birokrasi, Senator M. Nuh juga menyambangi kantor BMKG. Ia berdialog intensif dengan kepala kantor setempat mengenai langkah-langkah penanganan pasca-gempa dan penguatan sistem peringatan dini di wilayah kepulauan.
Isu ekonomi kerakyatan menjadi prioritas saat Senator M. Nuh mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi seluruh Pulau Nias. Kunjungan ini menjadi sorotan utama karena sang Senator memperjuangkan skema insentif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ia juga mendesak adanya kemudahan pelayanan bagi masyarakat di kabupaten-kabupaten yang selama ini terkendala jarak karena tidak memiliki kantor pelayanan pajak sendiri.
Selama di Nias, Senator M. Nuh juga menggelar pertemuan marathon dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga pemuda di Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, hingga Nias Barat. Aspirasi yang diserap sangat krusial, di antaranya terkait kondisi infrastruktur jalan lintas kabupaten yang rusak parah, jaminan produk halal, hingga persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya mendengar langsung perjuangan masyarakat Nias. Ini bukan sekadar kunjungan, tapi tugas konstitusional untuk memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” tegas Senator M. Nuh dengan penuh semangat di hadapan para tokoh masyarakat.
Momen dramatis terjadi saat Senator M. Nuh menyeberangi lautan menuju pulau terpencil di wilayah Nias Barat. Di sana, ia menemukan kenyataan pahit mengenai minimnya pasokan BBM bersubsidi bagi warga kepulauan. “Di sinilah makna reses sebenarnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” ungkapnya haru.
Menutup rangkaian resesnya, Senator M. Nuh yang didampingi tim ahli dan tokoh masyarakat setempat menegaskan komitmennya. Seluruh catatan penting, mulai dari desakan pengaktifan pelabuhan daerah hingga usulan alokasi dana desa untuk pembangunan kantor desa, akan ia bawa ke tingkat komite di Senayan untuk segera ditindaklanjuti.
Kepulauan Nias memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata dan perikanan, namun terhambat oleh masalah klasik yakni konektivitas. Sebagai daerah yang masuk dalam kategori 3T, Nias sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kunjungan Senator M. Nuh ke Kantor Pajak dan wilayah terpencil memberikan gambaran bahwa sinkronisasi antara kebijakan fiskal (pajak UMKM) dan ketersediaan energi (BBM) adalah kunci utama penggerak ekonomi di pulau tersebut.
Buruknya infrastruktur jalan lintas kabupaten berdampak langsung pada biaya logistik yang mahal, sehingga harga kebutuhan pokok di Nias seringkali lebih tinggi dibanding daratan Sumatera. Di sisi lain, kendala layanan pajak menghambat legalitas UMKM untuk naik kelas. Jika masalah ketersediaan BBM di pulau-pulau kecil tidak segera diatasi, produktivitas nelayan akan terus merosot, yang pada akhirnya memperluas angka kemiskinan di wilayah pesisir.
Langkah strategis yang harus diambil adalah percepatan pembangunan jalan nasional yang menghubungkan lima kabupaten/kota di Nias agar akses logistik lancar. Terkait UMKM, pemerintah perlu memberikan relaksasi pajak khusus daerah kepulauan.
Selain itu, pembangunan SPBU kompak di pulau-pulau terpencil dan pengaktifan pelabuhan logistik harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar Nias tidak lagi terisolasi secara ekonomi.
(Asaberita.com/ JI)
- Kawal Nasib UMKM dan Infrastruktur, Senator M Nuh Tuntaskan Reses Marathon di Nias – Mei 8, 2026
- Perma Labusel Geruduk Kejatisu dan Mapoldasu, Desak Penuntasan Korupsi Dinsos Rp 1,9 Miliar – Februari 23, 2026
- Nakhodai PD Pemuda PERSIS Labuhanbatu Raya, Amiruddin Siregar Berkomitmen Perkuat Dakwah dan Sinergi Umat – Februari 11, 2026
