LANGKAT – Kisruh terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat memasuki babak baru setelah Polda Sumatera Utara (Poldasu) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Ketiga tersangka tersebut terdiri dari dua pejabat di Dinas Pendidikan Langkat dan satu pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat.
Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah memeriksa Kepala BKD Langkat, Eka Syahputra Depari, dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Syaiful Abdi, pada Maret lalu, sebagai bagian dari penyelidikan.
Irwandi Pratama Sembiring, seorang aktivis dari Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut dalam mengungkap kasus ini. Menurutnya, tindakan Polda menunjukkan profesionalisme dalam membuka dalang di balik kekisruhan rekrutmen PPPK di Langkat yang sudah berlangsung sejak tahun 2023.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sumut yang secara profesional telah mengungkap siapa dalang di balik kekisruhan rekrutmen PPPK Langkat sejak 2023,” ujar Irwandi.
Irwandi, yang merupakan pemuda asli Langkat, juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa isu ini akan terus diangkat oleh pihak-pihak tertentu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ia menegaskan, isu tersebut tidak baik untuk demokrasi, terutama karena menurutnya Syah Afandin, yang dikenal dengan sapaan Bang Ondim, dinilai tidak terlibat dalam kasus ini.
“Isu ini akan terus digaungkan oleh pihak-pihak tertentu menjelang Pilkada 2024. Ini tidak baik untuk demokrasi, karena kami yakin bahwa hukum sudah ditegakkan dan Bang Ondim tidak terlibat sama sekali. Seharusnya, Pilkada menjadi pesta rakyat, bukan ajang untuk memecah belah demi kepentingan segelintir orang,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Irwandi menegaskan bahwa Syah Afandin selama ini telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di Langkat, mengingat kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama masa kepemimpinannya.
“Kami percaya Bang Ondim tidak terlibat dan tak punya beban dalam hal ini. Sebab jika melihat kembali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, beliau sangat mendukung kesejahteraan guru honorer,” ungkap Pemuda asli Padang Tualang ini.
Berdasarkan data, sejak tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 2.082 tenaga pendidik diangkat menjadi PPPK di Kabupaten Langkat. Menjelang tahun 2024, direncanakan ada tambahan 1.000 formasi PPPK tenaga pendidik baru.
“Jika berbicara berdasarkan fakta dan data, dari tahun 2020 hingga 2023, ada 2.082 tenaga pendidik yang telah diangkat menjadi PPPK di Langkat. Bahkan, untuk tahun 2024, disiapkan 1.000 formasi PPPK tenaga pendidik baru. Ini patut kita apresiasi, dan kami, sebagai pemuda Langkat, berharap Bang Ondim bisa melanjutkan kepemimpinannya di Langkat,” tutup Irwandi. (ABN/bs)
- Garda Indonesia Satu Desak Kejaksaan Agung Ambil Alih Usut Penggunaan Dana PEN Rp78 Miliar di Batubara - Oktober 6, 2024
- Bersama Presiden Jokowi, Menteri AHY Hadiri Upacara Peringatan HUT TNI Ke-79 di Monas - Oktober 6, 2024
- Pjs Bupati Toba Dukung Tim Pesparawi Toba untuk Berlaga di Ajang Nasional 2025 - Oktober 5, 2024
