Memaklumi PKS Dukung Cabup Simalungun Non Muslim (Kita Bukan Sedang Perang Agama)

TGB

Oleh : TGB Syekh Dr Ahmad Sabban elRahmaniy Rajagukguk MA

BEREDAR selembar kertas dukungan PKS untuk pasangan Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) – Zony Waldi (ZW) calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Dukungan ini dianggap sebagian orang – umat, tidak lazim dan sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan, mengingat RHS bukan muslim, meskipun pasangannya ZW muslim.

Selain jadi perbincangan polemik di media sosial juga banyak pertanyaan nyelonong melesat ke kamar mesengger WhatsApp saya. Saya semula tidak berkenan menjawab, selain bukan kapasitas saya, juga takut berdosa. Saya juga sudah hubungi salah satu putra terbaik Simalungun yang hari ini menjadi anggota DPRD di-salah satu kota besar di Negeri ini tentunya dari Fraksi PKS. Beliau menjawab bahwa itu sudah keputusan jemaah, meskipun secara pribadi nurani-nya menolak.

Namun, karena banyaknya pertanyaan seputar hal ini dan perbincangan di masyarakat, maka lewat tulisan ini saya sampaikan beberapa pandangan pribadi saya. Sekali lagi, ini lebih kepada pandangan saya sebagai tokoh agama di Simalungun. Mengingat PKS dikenal sebagai partai dakwah, mungkin di situ relevansinya kenapa banyak pihak yang bertanya kepada saya.

Di antara pertanyaan itu, “Tuan Guru, bagaimana ini PKS kok mendukung calon Bupati non muslim, padahal sangat banyak calon muslim yang ikut tarung. Jadi, bagaimana dengan QS Al-Maidah ayat 51 yang selalu mereka gaungkan? Kemudian bagaimana nanti mereka kampanye sembari bertakbir Allahu Akbar, tetapi yang didukung bukan muslim.

Selain pertanyaan di atas, ada juga pernyataan dan pertanyaan yang sepertinya sangat keras bahkan sampai menghujat, karena kekesalannya partai dakwah itu memilih calon kepala daerah non muslim di daerah mayoritas kaum muslimin.

Merespon pertanyaan itu, pandangan saya sangat sederhana yakni “bahwa saya sama sekali tidak akan pernah terkejut dengan hal itu. “Saya memilih untuk memaklumi PKS, sebab PKS adalah partai politik, partai terbuka dan pilkada ini pertarungan politik kekuasaan. Dan secara konstitusional, PKS berhak mencalonkan siapapun yang akan menjadi calon Bupatinya.

Jika anda kecewa, maka maafkanlah PKS, mungkin ada strategi dakwah lain, sehingga sampai menembus batas-batas primordialisme iman. Maafkanlah dan berbaik sangkalah, karena pemaaf dan berbaik sangka itu ciri pribadi orang bertaqwa. Marah dan memaki tidak akan merubah keadaan serta tidak menenangkan jiwa.

Dukungan PKS terhadap RHS yang nota-benenya bukan muslim, mengisyaratkan secara kuat dan nyata bahwa pilkada itu bukan perang agama, bukan pertarungan akidah dan juga pertarungan kitab suci. Tapi, PKS ingin mengamini bahwa pilkada ini adalah murni pertarungan kepentingan politik kekuasaan. Lantas, dimana posisi partai dakwahnya (?) Biarlah, umat yang menilai sendiri.

BACA JUGA :  Protokol Kesehatan dan Protokol Ekonomi

Banyak orang yang sulit mempercayai hal ini. Mengingat, bahwa PKS sangat kental dibenak masyarakat sebagai partai dakwah, partai Islam dan partai yang diurus para Ustadz (asatidz) yang memiliki manhaj dan tauhid yang kuat. Namun, harus memilih calon Bupati yang non muslim ditengah mayoritas penduduknya Islam dan banyak calon muslim yang dinyatakan siap dan akan bertarung.

TGB

Andaikan PKS melakukan kebijakan seperti ini di daerah mayoritas non muslim dan tidak ada muncul calon muslim, tentu umat aman memaklumi. Namun, kebijakan PKS tentu harus kita maklumi karena PKS, selain berazaskan Pancasila juga sudah menjadi partai terbuka. Inilah realitas yang harus kita maklumi.

Saya sendiri, setelah melewati beberapa kali momentum pilkada. baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bahkan pilpres, saya semakin sadar bahwa umat selama ini sedang terjebak dan dijebak pada issu permainan agama, sehingga umat terpancing untuk terlibat pada politik pragmatis kepentingan kekuasaan.

Bahkan kita siap bertengkar hebat demi membela pasangan calon kita. Kita lupa bahwa mereka yang kita bela-bela itu, ketika selesai pilkada justru sering melupakan kita. Ini dibuktikan beberapa orang yang datang ke saya, dimana mereka kecewa dan sangat menyesal habis-habisan mendukung saat pilkada tetapi saat ini terlupakan. Partai politik apapun dan para kontestan pilkada, sesungguhnya mereka akan memilih untuk mengedepankan kepentingan politik kekuasaan. Tentu untuk mencapai itu mereka akan menempuh dengan dan atas nama agama dan umat.

Jadi, jangan mau lagi dijebak dan dihasut seakan ini perang agama. Jika ada partai politik, para kontestan bertarung berani mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar murni untuk kepentingan agama dan umat, maka siapkan arena dialognya saya siap berdebat untuk mematahkan kemunafikan itu.

Jika pun tampak itu ada secara lahiriah, tetapi tidak akan konsisten dan mampu tegak lurus menegakkan ideliasme itu. Lihat-lah beberapa Ustadz dan kandidat pilkada yang di awal dinyatakan sebagai pemimpin umat. Lihatlah, dimana mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan untuk umat.

Untuk itu, berhentilah terlalu menjual ayat-ayat suci, menjual agama dan kemunafikan-kemunafikan lainnya. Kita tidak sedang perang agama. Cukup engkau pilih sesuai nuranimu, tanya imanmu, siapa mampu melakukan perubahan dan kemaslahatan untuk dirimu serta umat.

BACA JUGA :  Pemilih Milenial Sangat Menentukan Pemimpin Daerah pada Pilkada 2020

Putusan PKS di Bumi Habonaran Do Bona Kabupaten Simalungun ini, dianggap lebih berani dari kebijakan PPP ketika menjagokan Djarot – Sihar Sitorus pada pilkada Sumut kemaren. Sebab saat itu yang diberatkan umat lebih pada Sihar Sitorus sedangkan Djarot sendiri sebagai Cagub merupakan muslim. Mengigat PPP adalah partai Islam bersimbolkan Ka’bah.

Sebelum gubernur saat ini. Dua periode sudah pengalaman ‘pahit’ umat di Sumut. Bayangkan dalam dua periode Pilgubsu, kita seakan-akan berjihad membela agama tapi nyatanya dua Gubernur yang dihasilkan dari dua pertarungan yang dipekikkan dengan kalimat agama bahkan kalimat takbir itu akhirnya mengecewakan. Keduanya bermasalah hukum, disebabkan korupsi dan tidak ada peradaban umat yang diwariskannya.

Sangat ironikal, membaca pengalaman sejarah, jika ada seorang tokoh yang buru-buru kita nobatkan menjadi pejuang agama atau pemimpin umat. Tapi setelah terpilih korupsi masuk penjara atau tidak mampu berbuat apa-apa terhadap umat. Lagi-lagi umat, jadi korban komuditas politik dan kepentingan politik transaksional. Jangan pernah mau dijebak dengan menjadikan pilkada ini untuk saling menghujat, memaki dan mengolok-olok hanya untuk kepentingan politik kekuasaan mereka.

Apalagi engkau rendahkan dan kotori kalam-kalam Tuhanmu demi “mensucikan” jagoanmu. Silahkan istikharah, minta kepada Tuhan-mu mana yang terbaik untuk kamu pilih. Kelak pilihanmu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Tuhan.

Para Cabup dan Cawabup, apapun dalihnya jika ingin menang dan dipilih rakyat untuk mengejar takdir yang telah ditentukan Tuhan. Maka bersungguh-sungguhlah mendekati rakyat. Silahkan lakukan pendekatan apapun selagi itu tidak menyalahi aturan konstitusi dan melanggar etika serta moralitas kita. Sangat banyak sarana dan metode serta upaya yang dapat mengambil hati rakyat. Kuncinya siapa yang bisa memikat hati rakyat. Tentunya juga serius meminta pertolongan langit dengan melalukan munajat spiritual.

Kita sudah jenuh menjalani demokrasi politik pilkada yang membuat kita ribut, bertengkar dan saling menghujat. Mari kita jadikan pilkada ini pesta yang mendewasakan dan menggembirakan. Tidak perlu saling memaki, saling hujat-menghujat dan sampai bermusuhan. Memaki kegelapan tidak akan membuatnya menjadi terang. Dan kita harus siap menjadi penyejuk dan penerang. **

(Penulis adalah Tuan Guru Serambi Babussalam Simalungun dan Dosen Program Doktor (S3) UINSU Medan)

6,939 total views, 9 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *