Asaberita.com, Jakarta – Presiden perlu segera mengawasi langsung seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena badan ini nantinya akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan APBN.
“Kami berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru. Presiden agar memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas dan bersih,” demikian dikatakan Tubagus Rachmat Sentika Hasan, mantan pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada pers, Senin (1/2) di Jakarta, menanggapi seleksi dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung.
Rachmat Sentika juga menyampaikan pentingnya disampaikan ke publik secara transparan hasil setiap seleksi BPJS Kesehatan tersebut.
“Agar Pak Jokowi bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat, agar profil setiap calon yang lolos dan yang tidak lolos dipublikasikan. Jangan sampai Jokowi kurang informasi dan salah pilih,” ujarnya.
Sementara itu, Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kepada pers di Jakarta, Senin (1/2), setelah mengamati proses seleksi yang sedang berlangsung mempertanyakan nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi ke presiden.
“Ada laporan, nama-nama yang keluar sudah tidak sesuai dengan aturan awal pada saat undangan tes diupload. Apa yang terjadi pada seleksi ini? Ada kepentingan apakah sehingga seperti itu?” katanya.
Untuk itu ia meminta agar presiden perlu mengawasi seleksi direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena persoalan BPJS Kesehatan menumpuk dan belum terselesaikan sampai saat ini.
“Jangan sampai lenyapnya Rp 43 triliun dana masyarakat di BPJS Tenagakerja, terjadi lagi di BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Roy Pangharapan menjelaskan, pada 19 November 2020, Panitia Seleksi menyatakan sebanyak 20 calon dewan pengawas dan 48 calon direksi BPJS Kesehatan dinyatakan lulus seleksi E-Assesment. Pernyataan ini disampaikan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengumuman Nomor: 07/Pengumuman/PANSEL/BPJS-K/XI/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panita Seleksi BPJS Kesehatan, Suminto.
Dalam pengumuman dilampirkan 68 nama calon dewan pengawas dan calon direksi BPJS Kesehatan untuk masa kerja 2021-2026 yang lulus seleksi E-Assesment, kemudian diundang mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu seleksi pemaparan visi misi dan wawancara serta tes kesehatan secara luring (hadir fisik) pada 24 November sampai 7 Desember 2020.
Setelah proses wawancara, 10 orang calon dewan pengawas dan 16 calon direksi BPJS Kesehatan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kamis (7/1).
Nama-nama tersebut telah disampaikan Panitia Seleksi kepada Presiden RI. Selanjutnya, presiden memilih sendiri nama Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2021-2026. Sementara Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh DPR-RI.
- Pengidap Kanker Payudara di Tapsel Butuh Bantuan Dermawan - Desember 6, 2024
- Kadis Kominfo Sumut Terima Penghargaan sebagai Mitra Kerja PKK - Desember 6, 2024
- Tragis, Lapangan Gang Pantai Kampung Lalang Medan Nyaris Hilang Akibat Abrasi Pascabanjir - Desember 6, 2024
