Rakernas LPM RI 2026: Desa Harus Menjadi Mesin Utama Pembangunan Nasional

JAKARTA — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) 2026 menegaskan pentingnya menempatkan desa dan kelurahan sebagai kekuatan utama dalam pembangunan nasional.

Mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Menuju Indonesia Maju”, Rakernas LPM RI 2026 tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan kekuatan masyarakat di tingkat akar rumput dengan agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu Ketua DPP LPM RI, Syamsul Rizal, mengatakan LPM memiliki sejarah panjang dalam mendorong partisipasi masyarakat serta pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan LPM tidak semestinya hanya dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat paling bawah.

“LPM sudah puluhan tahun bergerak bersama masyarakat dan memiliki jaringan sampai ke desa dan kelurahan. Ini merupakan modal sosial yang sangat besar. Ketika agenda pembangunan nasional bertemu dengan kekuatan masyarakat di tingkat desa, program pemerintah akan memiliki daya dorong yang jauh lebih kuat,” ujar Syamsul Rizal, Sabtu (8/8/2026).

Desa Menjadi Titik Penting Pengentasan Kemiskinan

Menurut Syamsul, posisi desa dalam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa wilayah perdesaan masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan.

BPS mencatat, pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai sekitar 12,10 juta orang, dengan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa desa masih menjadi salah satu medan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, menurut Syamsul, kebijakan nasional untuk menekan angka kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

“Kalau pemerintah ingin mengurangi kemiskinan secara signifikan, maka pemberdayaan ekonomi desa harus menjadi salah satu garis depan kebijakan nasional,” katanya.

LPM Siap Bersinergi dengan Agenda Pemerintah

Syamsul menilai visi Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi rakyat, dan kemandirian nasional memiliki ruang sinergi yang luas dengan jaringan LPM RI di seluruh Indonesia.

Sejumlah program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencetakan dan optimalisasi sawah, penguatan produksi pangan, pengembangan UMKM, serta penguatan ekonomi masyarakat desa, membutuhkan keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurut Syamsul, LPM RI tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program-program tersebut. Sebaliknya, kader LPM diharapkan dapat mengambil peran sebagai penggerak sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan kebijakan nasional benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“LPM tidak ingin hanya menjadi penonton. Kami ingin kader-kader LPM menjadi agen pembangunan di desa dan kelurahan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan program nasional benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” tegasnya.

Koperasi Desa Perkuat Ekonomi Masyarakat

Salah satu program yang mendapat perhatian dalam Rakernas adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan pokok, logistik, pupuk, layanan keuangan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Syamsul mengatakan keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung dan kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kader LPM dapat berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah, pemerintah desa, koperasi dan masyarakat. LPM juga dapat membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal agar koperasi benar-benar tumbuh berdasarkan kebutuhan dan kekuatan masyarakat setempat.

MBG Berpotensi Menjadi Penggerak Ekonomi Desa

Selain koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat desa.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, dengan sekitar 35.270 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dirancang beroperasi.

Dengan cakupan sebesar itu, LPM RI menilai MBG tidak semestinya hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat rantai ekonomi lokal apabila bahan pangan yang digunakan sebanyak mungkin berasal dari masyarakat sekitar.

Petani desa dapat memasok beras, sayuran dan buah-buahan. Peternak dapat memasok telur, ayam dan produk peternakan. Nelayan dapat memasok ikan, sementara UMKM dapat terlibat dalam pengolahan maupun penyediaan berbagai kebutuhan pendukung. Di sisi lain, koperasi desa dapat berperan dalam pengadaan dan distribusi.

Dengan pola tersebut, belanja pemerintah melalui program nasional dapat menciptakan efek ekonomi berantai di tingkat masyarakat.

“Kalau bahan pangan untuk MBG bisa sebanyak mungkin berasal dari petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi lokal, maka satu program pemerintah dapat sekaligus memperbaiki gizi, menciptakan pasar, meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja di desa,” kata Syamsul.

Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Desa

Agenda ketahanan pangan juga menjadi perhatian penting LPM RI. Data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, perkembangan produksi pada 2026 menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih membutuhkan perhatian serius. Pada April 2026, misalnya, produksi padi tercatat sekitar 7,63 juta ton GKG, atau turun 16,03 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Bagi LPM RI, data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dibangun melalui target produksi. Indonesia membutuhkan petani yang kuat, lahan produktif, irigasi yang memadai, akses pupuk, kepastian pasar, teknologi pertanian, kelembagaan ekonomi, serta partisipasi masyarakat desa.

Karena itu, agenda pencetakan sawah dan peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.

Dari “Membangun Desa” Menjadi “Desa Membangun”

LPM RI berpandangan bahwa pembangunan desa ke depan perlu bergerak dari paradigma “membangun desa” menuju “desa membangun dirinya sendiri dengan dukungan negara.”

Dalam paradigma tersebut, pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, infrastruktur dan akses pasar. Pemerintah daerah memastikan koordinasi serta pelayanan berjalan efektif. Pemerintah desa mengelola potensi wilayah, sementara masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dalam kerangka itulah LPM RI menawarkan jejaring kadernya sebagai kekuatan sosial yang dapat mempertemukan berbagai elemen pembangunan. LPM menempatkan diri sebagai mitra kolaborasi pemerintah, bukan sebagai pesaing.

Kader LPM dapat mengambil peran dalam pendataan potensi masyarakat, pengorganisasian kelompok usaha, pendampingan UMKM, penguatan ketahanan pangan, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, hingga menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan konkret warga.

Rakernas Harus Melahirkan Gerakan Nyata

Syamsul Rizal menegaskan Rakernas LPM RI 2026 harus menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti pada rekomendasi di atas kertas.

“Kita tidak ingin Rakernas hanya menghasilkan rekomendasi di atas kertas. Kita ingin ada gerakan nyata. LPM harus hadir di tengah masyarakat, membantu pemerintah menyelesaikan persoalan rakyat dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan desa. Ketahanan pangan membutuhkan petani desa. Koperasi membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Program MBG membutuhkan rantai pasok pangan lokal. Pengentasan kemiskinan membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Sementara pembangunan ekonomi nasional membutuhkan desa yang produktif dan mandiri.

Karena itu, desa bukan sekadar wilayah administratif yang berada di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Desa merupakan fondasi penting bagi kekuatan ekonomi dan sosial Indonesia.

LPM RI menyatakan siap menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan tersebut dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, koperasi, BUM Desa, pelaku UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, LPM RI mendorong agar pembangunan nasional tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menghasilkan masyarakat desa yang berdaya, produktif, mandiri dan sejahtera.

Dari desa membangun Indonesia. Dari masyarakat menguatkan negara. Dari gotong royong menuju Indonesia maju.

(ABN/Leriadi)