Jelang Pelantilan LKBH, AMPI Binjai 'Ketuk Pintu' Golkar: Bantuan Hukum Bukan Hanya Jadi Slogan

BINJAI — Bantuan hukum tidak boleh berhenti sebagai jargon organisasi. Ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum, yang dibutuhkan bukan sekadar nasihat, tetapi akses terhadap informasi, konsultasi, serta pendampingan yang tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran DPD AMPI Kota Binjai dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai, H. Noor Sri Syah Alam Putra, ST, di Kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai, Jalan Chandra Kirana, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Kota, Sabtu (8/8/2026).

Audiensi tersebut digelar menjelang pelantikan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) AMPI Kota Binjai. Pertemuan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi organisasi, tetapi juga membahas kesiapan kelembagaan, arah program, serta komitmen agar LKBH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Audiensi dipimpin Ketua DPD AMPI Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu, didampingi Ketua LKBH AMPI Kota Binjai, Ali Ibsan Jaya.

Jangan Sekadar Jadi Papan Nama

Di tengah persoalan hukum masyarakat yang semakin beragam, AMPI Kota Binjai menegaskan tidak ingin keberadaan LKBH berhenti pada pembentukan struktur kepengurusan dan seremoni pelantikan.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai, H. Noor Sri Syah Alam Putra, menyambut baik pembentukan LKBH tersebut. Menurutnya, lembaga bantuan hukum harus dibangun dengan fondasi profesionalitas, integritas dan tanggung jawab.

Hal itu penting karena persoalan hukum menyangkut hak dan kepentingan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan secara hati-hati dan profesional.

“Kalau kita membentuk lembaga bantuan hukum, jangan hanya berhenti pada nama dan kepengurusan. Lembaga ini harus bekerja dan memberikan manfaat. Masyarakat harus mendapatkan informasi hukum yang benar dan pelayanan yang profesional,” tegas Noor.

Ia juga mengingatkan agar LKBH AMPI tidak terjebak hanya pada kepentingan internal organisasi. Sebaliknya, keberadaan lembaga tersebut harus diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Jangan sampai LKBH hanya aktif ketika dilantik, setelah itu tidak terdengar lagi. Harus ada program, harus ada kerja nyata dan harus ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Noor, LKBH juga dapat menjadi ruang bagi kader muda AMPI untuk membangun karakter pengabdian sosial.

“Anak muda harus belajar bahwa berorganisasi bukan hanya soal posisi dan jabatan. Ada tanggung jawab sosial. Ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di situlah organisasi harus menunjukkan manfaatnya,” katanya.

AMPI Dorong Akses Informasi Hukum

Ketua DPD AMPI Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu, mengatakan pembentukan LKBH merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang ketika berhadapan dengan persoalan hukum belum memahami langkah yang harus ditempuh, ke mana harus mencari informasi, maupun bagaimana memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang benar.

“Tidak semua orang memahami hukum. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mencari bantuan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi masalah justru berjalan sendirian karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa,” ujar Surya.

Karena itu, kata dia, LKBH AMPI diharapkan dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara tepat.

“LKBH ini bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk sekadar memasang papan nama. Kami ingin lembaga ini benar-benar bekerja. Kalau masyarakat datang membawa persoalan, minimal mereka mendapatkan penjelasan tentang langkah hukum yang tepat,” tegasnya.

Namun, Surya menekankan pelayanan hukum tetap harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“AMPI memberikan ruang organisasi, tetapi persoalan hukum harus ditangani secara profesional. Kita tidak boleh bermain-main dengan persoalan hukum. Kalau memang membutuhkan advokat atau penanganan lebih lanjut, harus diarahkan melalui mekanisme yang benar,” katanya.

Fokus pada Konsultasi dan Edukasi

Sementara itu, Ketua LKBH AMPI Kota Binjai, Ali Ibsan Jaya, menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak ingin menjadi sekadar pelengkap struktur organisasi.

Menurutnya, LKBH akan diarahkan memiliki program kerja yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Target kami sederhana tetapi tegas: LKBH harus hidup dan bekerja. Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa ada ruang untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program LKBH nantinya tidak hanya berfokus pada konsultasi hukum, tetapi juga edukasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Kita ingin bergerak dari hulu. Masyarakat harus diberikan pemahaman hukum sebelum persoalan menjadi lebih besar. Edukasi hukum penting agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban dan langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan,” katanya.

Ali juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dan tidak memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Setiap persoalan akan dilihat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Kalau memang bisa diberikan konsultasi, kami bantu. Kalau membutuhkan penanganan profesional lebih lanjut, akan diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Pelantikan Bukan Titik Akhir

Menjelang pelantikan, AMPI Kota Binjai berharap memperoleh arahan dan petunjuk dari jajaran Partai Golkar agar proses kelembagaan LKBH dapat berjalan dengan baik.

“Kami meminta arahan dan petunjuk untuk pelantikan LKBH. Tetapi setelah dilantik, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Kami harus membuktikan bahwa LKBH ini bukan organisasi seremonial,” kata Surya Dharma.

Ia menegaskan, AMPI Kota Binjai ingin membangun tradisi organisasi yang mengukur keberhasilan bukan dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

“Jangan ukur keberhasilan organisasi hanya dari berapa kali rapat atau berapa banyak spanduk yang dipasang. Ukur dari berapa banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” tegasnya.

Di tengah dinamika organisasi dan agenda Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sumatera Utara, AMPI Kota Binjai, menurut Surya, tetap ingin memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia mengatakan kedekatan organisatoris AMPI dengan Partai Golkar harus diterjemahkan melalui kontribusi positif, termasuk program sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kita bicara kaderisasi, maka kader harus diajarkan bagaimana bekerja dan mengabdi. Politik jangan hanya dipahami sebagai perebutan ruang kekuasaan. Politik juga harus melahirkan pengabdian dan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Surya berharap keberadaan LKBH menjadi salah satu bukti bahwa organisasi kepemudaan dapat mengambil peran lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

“AMPI ingin hadir dengan kerja nyata. Kami ingin masyarakat melihat bahwa anak muda juga bisa mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat,” katanya.

Ukuran Keberhasilan Ada pada Manfaat

Audiensi AMPI Kota Binjai dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai tersebut bermuara pada satu pesan utama: LKBH AMPI harus bekerja dan membuktikan manfaatnya.

Pelantikan bukan sekadar seremoni. Struktur kepengurusan bukan tujuan akhir. Begitu pula keberadaan papan nama bukan ukuran keberhasilan.

Ukuran sesungguhnya adalah kerja nyata, profesionalitas, integritas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan semangat tersebut, AMPI Kota Binjai berharap LKBH dapat menjadi salah satu instrumen organisasi dalam meningkatkan literasi hukum, membuka akses konsultasi, serta memberikan pendampingan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum, mereka membutuhkan lembaga yang tidak hanya terlihat aktif, tetapi benar-benar hadir memberikan informasi, membuka akses dan mengarahkan masyarakat pada mekanisme hukum yang tepat.

(ABN/Qhusyai)