JAKARTA – Ketua Umum PP PNPI, Syamsul Rizal, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menjadikan politik etik kebangsaan sebagai pijakan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang diambil pemerintah harus berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.
Syamsul menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperoleh mandat secara langsung dari rakyat melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah semestinya diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bangsa, memperkuat negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan strategis seyogianya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Syamsul Rizal dalam keterangannya.
Ia juga berpandangan bahwa hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, harus ditempatkan dalam perspektif kenegaraan. Menurutnya, penghormatan terhadap mantan kepala negara merupakan bagian dari etika bernegara, sementara pengamanan terhadap mantan presiden beserta keluarganya merupakan tanggung jawab negara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Syamsul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Evaluasi tersebut, menurutnya, merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berpendapat, apabila terdapat menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal, tidak sejalan dengan visi dan arah kebijakan Presiden, atau tidak mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan rakyat, maka pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat digunakan demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Evaluasi kabinet merupakan bagian dari kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemerintahan membutuhkan pembantu-pembantu Presiden yang profesional, memiliki integritas, loyal terhadap konstitusi serta Presiden, dan mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi program-program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Syamsul menambahkan, politik etik kebangsaan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga soliditas pemerintahan sekaligus memastikan seluruh energi pemerintah difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, lanjutnya, pemerintahan diharapkan semakin kuat, efektif, dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(ABN/Leriadi)
- Kanwil BPN Sumut Monitoring Tata Kelola Layanan dan Kearsipan di Labuhanbatu Selatan dan Padangsidimpuan – Agustus 6, 2026
- Hari Kedua Sosialisasi NSPK, Kanwil BPN Sumut Perkuat Kompetensi Survei dan Pemetaan melalui Pemodelan 3D HMSRS – Agustus 6, 2026
- Kantah Toba Susun Data Pemetaan Sosial untuk Perkuat Pelaksanaan Akses Reforma Agraria – Agustus 6, 2026
