Scroll untuk baca artikel
#
Pendidikan

Tinjau Tanah Wakaf di Pantai Labu, Senator Muhammad Nuh Minta Doa Restu Bangun Lembaga Pendidikan PERSIS Unggul

×

Tinjau Tanah Wakaf di Pantai Labu, Senator Muhammad Nuh Minta Doa Restu Bangun Lembaga Pendidikan PERSIS Unggul

Sebarkan artikel ini
Tinjau Tanah Wakaf di Pantai Labu, Senator Muhammad Nuh Minta Doa Restu Bangun Lembaga Pendidikan PERSIS Unggul
KH. Muhammad Nuh, MSP melakukan kunjungan silaturahim dengan masyarakat Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Pertemuan digelar di Masjid Jamik Desa Durian pada Rabu (20/5/2026).

ASABERITA.COM | PANTAI LABU — Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, MSP, melakukan kunjungan silaturahim dengan masyarakat Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini digelar di Masjid Jamik Desa Durian pada Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dipandu langsung oleh tokoh masyarakat setempat, Hasbullah Ja’far, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Durian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta puluhan perwakilan ibu-ibu pengajian Desa Durian.

Dalam sambutannya, KH. Muhammad Nuh menyampaikan rencana strategis terkait pembangunan Lembaga Pendidikan PERSIS Unggul. Lembaga pendidikan Islam ini rencananya akan didirikan di atas tanah wakaf yang berlokasi di Dusun II Desa Durian.

Melalui momen ini, Senator Muhammad Nuh memohon doa restu dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Hasbullah Ja’far beserta keluarga besar yang telah dengan tulus mengikhlaskan sebidang tanah demi mendukung kemajuan dunia pendidikan Islam di wilayah tersebut.

Beliau berharap lembaga pendidikan ini nantinya dapat menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul, mencetak generasi yang berkarakter, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban ini ditutup dengan sesi foto bersama. Setelah itu, Senator Muhammad Nuh bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat langsung bergerak berkeliling meninjau lokasi tanah wakaf yang akan menjadi tapak pembangunan Lembaga Pendidikan PERSIS Unggul tersebut.

BACA JUGA :  UMSU Raih Empat Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2025

Pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis agama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Pantai Labu saat ini menghadapi tantangan aksesibilitas dan pembiayaan. Kehadiran tanah wakaf dari masyarakat menjadi modal awal yang sangat krusial dalam mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan yang representatif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Lembaga Pendidikan PERSIS (Persatuan Islam) Unggul yang direncanakan ini akan mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dengan pendalaman ilmu agama Islam yang kuat. Konsep unggul yang diusung tidak hanya berfokus pada capaian akademik, melainkan juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup agar para santri siap menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi.

Secara jangka panjang, keberadaan pusat pendidikan unggulan di Desa Durian ini akan membawa dampak masif bagi kawasan Pantai Labu dan sekitarnya. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di mana masyarakat lokal tidak perlu lagi menyekolahkan anak-anak mereka ke pusat kota yang memakan biaya transportasi tinggi.

Selain itu, aktivitas di sekitar lembaga pendidikan kelak akan menghidupkan sektor UMKM, mulai dari warung makan, transportasi lokal, hingga penyediaan fasilitas kos atau asrama.

Di tengah gempuran arus informasi digital, benteng pendidikan agama yang kuat di tingkat desa ini juga akan meminimalisir risiko kenakalan remaja dan perilaku negatif lainnya di kalangan generasi muda.

BACA JUGA :  Silaturahmi Strategis Menteri ATR/Kepala BPN dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Bahas Legalisasi Aset dan Pemanfaatannya

Agar visi besar pembangunan ini segera terealisasi dengan optimal, diperlukan sinergi tiga pilar yang kuat. Pemerintah desa dan daerah diharapkan dapat membantu percepatan pengurusan administrasi legalitas tanah, sertifikasi wakaf, serta izin mendirikan bangunan sekolah agar statusnya clear and clean.

Di sisi lain, KH. Muhammad Nuh selaku anggota DPD RI dapat membantu mengadvokasi jalannya program ini ke kementerian terkait guna mendapatkan dukungan program kemitraan atau bantuan sarana prasarana. Terakhir, keterlibatan swadaya masyarakat melalui pembentukan komite pembangunan yang transparan menjadi kunci utama untuk mengelola sumbangan, donasi, atau infak jariyah dari umat secara akuntabel, sehingga proses pembangunan tidak mandek di tengah jalan. (ABN-JI)

Tinggalkan Balasan