Wakili Menteri AHY, Kakanwil BPN Sumut Askani Hadiri Peresmian Ruas Tol di Sinaksak oleh Presiden Jokowi

SIMALUNGUN – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Askani SH MH, menghadiri acara peresmian sejumlah Ruas Tol di Sumut oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang dipusatkan di Gerbang Tol Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Selasa (10/9/2024) siang.

Askani yang didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil BPN Sumut dan Kantah BPN Simalungun, hadir di lokasi peresmian Gerbang Tol Sinaksak, mewakili Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berhalangan hadir untuk menemani kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sumut dalam rangka peresmian operasional sejumlah ruas tol.

Adapun ruas tol yang diresmikan di antaranya adalah Ruas Tol Binjai – Langsa, khususnya Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura, yang telah dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan biaya sebesar Rp11,6 triliun.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meresmikan Jalan Tol ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat, khususnya Seksi 3 dan 4, yakni Ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (hingga Pintu Tol Sinaksak), yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2018 dengan anggaran Rp6 triliun.

Presiden Jokowi dalam pidatonya diacara ini menyampaikan bahwa ruas jalan tol yang diresmikan ini, akan menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera.

Jokowi menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2024, Tol Trans Sumatera yang sudah dikerjakan tembus 1.100 kilometer.

“Khusus pada ruas tol ini, tinggal 40 kilometer akan sampai ke Parapat, Danau Toba, tinggal sedikit sekali. Pak Bupati Simalungun tadi bilang, dulu ke Medan itu habiskan 3-4 jam, sekarang cuma kira-kira 1,5 jam,” ujarnya.

Terpisah, Kakanwil BPN Sumut Askani menyatakan bahwa proses pembangunan jalan tol ini tidak terlepas dari upaya penyelesaian masalah pertanahan yang menjadi dasar bagi proyek infrastruktur.

“BPN terus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap tahap pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah yang terkena proyek telah diselesaikan sesuai prosedur dan memberikan ganti rugi yang adil,” ujar Askani.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan pembangunan jalan tol sangat terkait erat dengan penyelesaian masalah pertanahan. “Keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyelesaian urusan tanah. Kami memastikan proses administrasi berjalan lancar, sehingga proyek bisa selesai tepat waktu dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kehadiran BPN di setiap proyek besar seperti ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek pertanahan telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada konflik yang menghambat jalannya pembangunan. (ABN/bs)