Ombudsman Minta Walikota Medan Perintahkan Kadis PKP2R Bayar Ganti Rugi Lahan RTH Asoka

Ombudsman
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Panggabean.

Asaberita.com, Medan – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), meminta Walikota Medan Bobby Afif Nasution untuk memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) untuk segera membayarkan ganti rugi kepada para pemilik lahan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan Asoka, Pasar I Asam Kumbang, Medan Selayang.

Pembayaran ganti rugi ini sesuai dengan saran korektif yang diberikan Ombudsman kepada Dinas PKP2R berdasarkan laporan dan kajian terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlarut terhadap pembayaran ganti rugi pemilih lahan yang ditetapkan sebagai RTH tersebut.

Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait ini telah disampaikan dan diterima oleh Dinas PKP2R Kota Medan yang diwakili Sekretaris Dinas pada 26 Juli 2021 lalu, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, James Panggabean mengungkapkan, dalam LAHP yang disampaikan itu, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas PKP2R terkait pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan Tahun 2020, diantaranya dinas melakukan pengabaian kewajiban hukum dalam memberikan informasi kepada pelapor dan masyarakat penerima ganti rugi pasca penetapan zona RTH di Jalan Asoka.

Lalu Ombudsman juga menemukan
penyimpangan prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 593.83/04.K/XII/2020 tentang Penetapan Besaran Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan , dan Tanaman Untuk Pembangunan RTH di Jalan Asoka Pasar I, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, tanggal 04 Desember 2020 yang hanya memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah pada persil 3, persil 4, dan persil 5.

nst
BACA JUGA :  Soroti Staf Khusus Bupati Samosir, Rapidin Bandingkan Masa Pemerintahannya

Oleh karena itu, kata James, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan waktu 30 hari untuk melaksanakan tindakan korektif dalam LAHP kepada Kepala Dinas PKPPR, diantaranya membayarkan ganti rugi atas tanah pelapor pasca ditetapkan sebagai RTH dan memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas tanah/bangunan pelapor dan masyarakat lainnya pasca ditetapkan sebagai RTH.

“Namun hingga saat ini belum ada informasi dari Dinas PKPPR Kota Medan untuk melaksanakan tindakan korektif LAHP yang telah diterima sebagaimana batas waktu pelaksanaan Tindakan Korektif LAHP yaitu pada tanggal 08 September 2021,” kata James, Selasa (7/9/2021).

Ombudsman juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas PKP2R perihal monitoring LAHP tanggal 27 Agustus 2021, namun hingga saat ini pihak Dinas PKPPR juga belum menyampaikan perkembangan pelaksanaan LAHP. “Oleh karena itu Ombudsman meminta Walikota Medan agar memerintahkan Kepala Dinas PKPPR Kota Medan melaksanakan tindakan korektif tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Halimah Sembiring, salah seorang pelapor mengungkapkan, bahwa dirinya sudah dipanggil oleh Dinas PKP2R dalam rangka melengkapi persyaratan untuk pembayaran ganti rugi. “Tapi dipersulit,” kata Halimah.

Meski sudah dipanggil, namun sampai saat ini, ia belum mendapat kejelasan kapan pembayaran akan dilakukan oleh Dinas PKP2R. “Belum tahu kapan, belum jelas,” kata dia.

Laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut pembayaran ganti rugi RTH Asoka ini dilaporkan oleh Halimah Sembiring dan Sunardi.

BACA JUGA :  Fraksi PDIP DPRD Sumut Minta Pengusaha Berempati pada Nasib Buruh

Dalam laporannya, pelapor menyampaikan bahwa dari 16 persil lahan yang masuk dalam rencana pembangunan RTH di Jalan Asoka, Dinas PKP2R baru membayarkan ganti rugi kepada pemilik 3 persil lahan dengan total ganti rugi sebesar Rp 13 miliar. Sementara lahan selebihnya belum dibayarkan. Persoalan ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman yang kemudian melakukan serangkaian klarifikasi dan kajian hingga menerbitkan LAHP.

LAHP yang diterbitkan telah diterima oleh Plt Kadis PKP2R Medan Tondi Nasution di Kantor Ombudsman, pada Senin, 26 Juli 2021 lalu.

“Dalam laporannya (LAHP) kita harus
mengevaluasi kembali dan mengajukan juga ke pimpinan kita terhadap pembayaran ganti rugi,” kata Tondi menjawab wartawan usai penyerahan LAHP.

Tondi mengatakan, bahwa Dinas PKP2R sudah mengajukan pembayaran ganti rugi RTH Asoka untuk mendapat persetujuan Walikota Medan. Sampai sekarang, mereka masih menunggu petunjuk Walikota.

Menurut dia, tidak ada kendala dalam pembayaran ganti rugi itu. Hanya saja memang terjadi penundaan pembayaran dari yang sebelumnya direncanakan pada 2020, namun tertunda ke 2021.
“Sudah proses untuk ganti rugi, tapi mungkin dalam waktu dekat,” katanya.
“Kita lihat nanti. Kita harapkan bisa diselesaikan tahun ini,” paparnya. (has)

 234 total views,  2 views today

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *