JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 guna menyempurnakan layanan pertanahan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp7,79 triliun. Menteri Nusron menegaskan, dana tersebut akan dikelola secara akurat, hati-hati (prudent), dan akuntabel, dengan berlandaskan manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel. Ini menjadi bagian dari komitmen kami terhadap reformasi birokrasi dan kepuasan publik,” tegas Menteri Nusron.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni: dukungan manajemen; pengelolaan dan pelayanan pertanahan; serta penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan penataan ruang, serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
“Kami mohon dukungan penuh dari DPR RI, terutama dalam penguatan anggaran demi mempercepat PTSL agar lebih masif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kinerja pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN juga mendapat apresiasi, dengan realisasi anggaran tahun 2024 tercatat mencapai 99,04 persen. Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran.
“Saya mendukung penuh tambahan Rp3,63 triliun karena melihat Pak Menteri ini sangat progresif. Jika tidak kita dukung, maka beliau tidak bisa bergerak maksimal. Semoga dana ini digunakan untuk program-program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujar Dede Yusuf.
Turut hadir dalam rapat tersebut para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(ABN/REL)
Komentar ditutup.