Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Peristiwa

Wakil Wali Kota Binjai Dampingi Mendagri dan Menteri PKP RI Tinjau Perumahan Syalica 3

badge-check

Wakil Wali Kota Binjai Dampingi Mendagri dan Menteri PKP RI Tinjau Perumahan Syalica 3 Perbesar

Wakil Wali Kota Binjai Dampingi Mendagri dan Menteri PKP RI Tinjau Perumahan Syalica 3

BINJAI – Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, SH, S.Sos, M.Kn, mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerja ke Kota Binjai, Jumat (10/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung implementasi program pemerintah di sektor perumahan, sekaligus memastikan efektivitas kebijakan seperti Program Bebas Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam agenda tersebut, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait, didampingi Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi, meninjau Perumahan Syalica 3 di Jalan M.T. Haryono, Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara. Mereka memeriksa kondisi perumahan, baik bagian luar maupun dalam, termasuk rumah milik Bayu Permana Putra, guna memastikan kualitas dan kelayakan hunian bagi masyarakat.

Selain melakukan peninjauan, kedua menteri juga berdialog langsung dengan warga Perumahan Syalica 3. Dalam sesi tersebut, warga menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar pelaksanaan program BPHTB, proses perizinan PBG, serta akses fasilitas pembiayaan perumahan dengan bunga rendah sebesar 6%, yang dapat dimanfaatkan melalui Bank BRI dan Bank Sumut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya kemudahan akses bagi warga dalam memiliki rumah, melalui kebijakan yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret agar setiap keluarga di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dan pengawasan berkelanjutan dalam pelaksanaan setiap program pemerintah. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar kebijakan perumahan dapat tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Koordinasi dan pengawasan yang baik akan memastikan program pemerintah berjalan efektif dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program perumahan di daerah. Ia menegaskan bahwa Pemko Binjai berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik pungutan liar (pungli).

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan oknum yang bermain, terutama di dinas-dinas terkait seperti Perkim atau PUTR. Siapa pun yang terbukti melakukan pungutan liar akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, pemerintah berharap pelaksanaan program perumahan rakyat di Kota Binjai dapat terus berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

(ABN/Qhusyai)

 

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Aktivis 98 Apresiasi Kritik Dino Patti Djalal soal MSCI, Dorong Pemerintah Perkuat Transparansi Pasar Modal

28 Okt 2026 - 14:17 WIB

Aktivis 98 Apresiasi Kritik Dino Patti Djalal soal MSCI, Dorong Pemerintah Perkuat Transparansi Pasar Modal

Wali Kota Binjai Serukan Pemuda Perkuat Persatuan dan Berkontribusi bagi Bangsa

28 Okt 2026 - 13:59 WIB

Wali Kota Binjai Serukan Pemuda Perkuat Persatuan dan Berkontribusi bagi Bangsa

Wamen Ossy Ajak Kolaborasi para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045

28 Okt 2026 - 13:32 WIB

Wamen Ossy Ajak Kolaborasi para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

28 Okt 2026 - 11:48 WIB

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf dalam Periode Dua Tahun Kabinet Merah Putih

27 Okt 2026 - 17:49 WIB

Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf dalam Periode Dua Tahun Kabinet Merah Putih
Sedang Hot Nasional