MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Survei dan Pemetaan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua kantor pertanahan, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 30 Oktober 2025.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, khususnya di bidang survei dan pemetaan, sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Tim Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Sumut dalam kunjungan tersebut meninjau secara langsung berbagai aspek teknis, mulai dari pelaksanaan pengukuran, pemetaan bidang tanah, hingga validasi data spasial yang menjadi dasar penerbitan sertipikat tanah. Selain itu, tim juga melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem digitalisasi data yang tengah diterapkan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Sumut menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan dengan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas tinggi.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga bentuk pembinaan teknis agar setiap kantor pertanahan di Sumatera Utara dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kualitas data dan hasil survei benar-benar memenuhi standar nasional,” ujarnya.
Selain memberikan evaluasi, tim Kanwil juga menyampaikan beberapa rekomendasi teknis guna memperkuat sistem kerja di masing-masing kantor pertanahan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pemetaan modern.
Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan di seluruh Indonesia.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.