BINJAI — Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Indikator Pemulihan Pascabencana yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (9/1/26).
Rakor tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Binjai Command Center (BCC).
Mewakili Wali Kota Binjai, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Triono Julimawardi, hadir dalam rapat yang juga diikuti oleh Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian indikator pemulihan pascabencana, khususnya terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu. Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan daerah, pemulihan fungsi sosial kemasyarakatan, serta sinkronisasi dan validasi data lintas sektor.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pelaporan perkembangan penanganan bencana oleh pemerintah daerah, baik terkait dampak yang ditimbulkan maupun langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan.
Selain itu, Mendagri juga melakukan pemantauan terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan.
Pengecekan meliputi kesiapan fasilitas kesehatan seperti RSUD, rumah sakit swasta, puskesmas, dan klinik, serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.
(ABN/Qhusyai)
Komentar ditutup.