MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar koordinasi bersama Kementerian Pertahanan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai langkah strategis dalam mempercepat sertipikasi dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN), Jumat (14/11).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aset negara, khususnya yang berada di wilayah Sumatera Utara, memiliki kepastian hukum yang jelas, tertib administrasi, serta terlindungi dari potensi sengketa.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, dalam paparannya menyampaikan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci bagi terlaksananya percepatan program sertipikasi aset negara. Kolaborasi ini sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari verifikasi dokumen, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat, dapat berjalan lebih efektif.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah pengamanan aset negara secara menyeluruh. Dengan sertipikasi yang cepat dan akurat, kita dapat mendorong tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta mencegah sengketa maupun penyerobotan aset negara,” ujarnya.
Pihak Kementerian Pertahanan juga menegaskan pentingnya percepatan pengamanan aset, terutama yang berkaitan dengan objek strategis pertahanan dan keamanan negara. Sementara DJKN Kanwil Sumut menekankan bahwa sertipikasi BMN menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi ini, ketiga instansi sepakat untuk meningkatkan integrasi data, memperkuat komunikasi teknis lapangan, serta menyusun langkah percepatan sertipikasi BMN di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Sinergi ini diharapkan menjadi dorongan besar bagi penyelesaian sertipikasi aset negara, sekaligus memastikan seluruh BMN di Sumut tercatat, tertata, dan terlindungi secara hukum, sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola aset yang profesional dan modern.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.