MEDAN – Upaya percepatan pembangunan jalan tol di Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggelar rapat penyelesaian berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi menghambat proses pembangunan jalan tol di daerah tersebut.
Rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026 itu dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Arief Muliawan, bersama para pemangku kepentingan terkait serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pengadaan tanah maupun pelaksanaan pembangunan jalan tol yang saat ini tengah berlangsung di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, para peserta melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari persoalan administrasi pertanahan, penyelesaian status lahan, hingga koordinasi lintas sektor yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut.
Selain memetakan berbagai permasalahan, rapat juga difokuskan pada upaya merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang efektif dan terukur. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor pertanahan, serta instansi terkait dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian setiap hambatan yang muncul.
Pembangunan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai kendala pengadaan tanah menjadi salah satu aspek krusial yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
Melalui koordinasi yang intensif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan seluruh tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan jalan tol dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tol di Sumatera Utara dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.
(ABN/bas)
- Nugraha Jabat Kepala Kanwil BPN Sumut, Siap Lanjutkan Kinerja dan Inovasi Pelayanan – Juni 17, 2026
- Penyelesaian Kendala Pengadaan Tanah Tol Jadi Fokus Ditjen PTPP dan BPN Sumut – Juni 17, 2026
- Jelang Musda AMPI Sumut, AMPI Binjai All Out Dukung David Luther Lubis Lanjutkan Kepemimpinan – Juni 17, 2026
