DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong perubahan pola hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan pembangunan. Menurutnya, berbagai rekomendasi yang lahir dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tidak cukup hanya disampaikan kepada pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi acuan pemerintah provinsi agar kebijakan fiskal dan pembangunan lebih sinkron dengan kebutuhan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASI yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Rabu (1/7/2026) malam.
Di hadapan lebih dari 200 bupati dari berbagai daerah di Indonesia, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil pemerintah kabupaten. Karena itu, sinergi fiskal harus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Rekomendasi langsung ke kementerian terkait tentu sangat baik. Namun, kita juga memerlukan rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Dengan begitu, sinkronisasi kebijakan fiskal dan penganggaran antara provinsi dan kabupaten dapat berjalan lebih baik sekaligus mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Bobby.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi setiap kabupaten tidak sama. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal harus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk berkembang sesuai karakteristik dan potensi masing-masing.
Salah satu usulan yang disampaikan Bobby adalah penerapan skema pajak kendaraan bermotor yang lebih berkeadilan. Ia menilai tarif pajak tidak seharusnya diberlakukan secara seragam di seluruh daerah.
Menurut Bobby, kota-kota besar dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi dapat menerapkan tarif lebih besar untuk kendaraan mewah. Sementara itu, kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) maupun daerah kabupaten dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan lebih merata sekaligus meningkatkan potensi penerimaan opsen pajak daerah.
Selain menyampaikan gagasan mengenai reformasi kebijakan fiskal, Bobby juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada pemerintah kabupaten dan kota mulai Juli 2026. Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang memperoleh alokasi bantuan cukup besar sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bobby turut mengapresiasi Kabupaten Deli Serdang yang dipercaya menjadi tuan rumah HUT ke-26 APKASI. Menurutnya, penyelenggaraan agenda nasional tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Kehadiran ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, kata Bobby, mendorong meningkatnya aktivitas sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM yang ikut merasakan perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan bahwa menjadi tuan rumah HUT APKASI merupakan kehormatan sekaligus momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antarkabupaten dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia menilai pemerintah kabupaten saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Karena itu, kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” tegas Asri.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi yang dipimpinnya lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat reformasi untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.
Menurutnya, rangkaian HUT APKASI tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para kepala daerah, tetapi juga forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memperkuat jejaring ekonomi antarkabupaten, serta mempromosikan potensi investasi daerah.
“Dalam pertemuan ini kita akan membahas implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekaligus memperkuat jejaring ekonomi dan mempromosikan potensi unggulan setiap kabupaten agar semakin dikenal di tingkat nasional,” ujar Bursah.
Ia berharap seluruh bupati dan wakil bupati memanfaatkan forum APKASI sebagai ruang berbagi praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan sehingga lahir berbagai inovasi yang dapat direplikasi di daerah lain.
Dengan dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia, HUT ke-26 APKASI di Deli Serdang menjadi momentum memperkuat kolaborasi antardaerah. Lebih dari itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang mampu memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten guna mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat kemandirian daerah.
(ABN)
- Warga NTT di Medan Heboh! Wali Kota Kupang Christian Widodo Bakatumu dengan Tokoh Diaspora di Tengah APEKSI 2026 – Juli 2, 2026
- Tak Tunggu Lama, Pemprov Sumut Bergerak Tutup Tambang Emas Ilegal di Kotanopan – Juli 2, 2026
- Bobby Nasution Desak Penguatan Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten, Rekomendasi APKASI Diminta Tak Hanya Berhenti di Pemerintah Pusat – Juli 2, 2026
