DELI SERDANG — Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam baru saja menjadi sorotan setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon HS Bancin. Putusan ini sekaligus memenangkan pihak pemohon atas perkara yang berproses di wilayah hukum Deli Serdang tersebut.
Atas putusan ini, Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran majelis hakim PN Lubuk Pakam yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara objektif. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan integritas peradilan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan.
“Memang sangat benar dan pantas julukan serta gelar yang diberikan kepada hakim sebagai wakil Tuhan di bumi persada ini. Sebab, melalui putusannya, seorang hakim dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang mencari dan membutuhkan kepastian hukum,” ujar Dr. Ramces dalam keterangannya di Deli Serdang, Senin (16/11/2026).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan profesi penegak hukum dengan mengutip filosofi mendalam. “Melalui putusannya, hakim memuliakan mahkotanya. Artinya, kehormatan dan kemuliaan seorang hakim akan tercermin dari bagaimana ia menjalankan tugas serta menjatuhkan putusan secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dr. Ramces menekankan bahwa putusan yang berpihak pada objektivitas ini semakin memperkuat prinsip equality before the law—bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa terkecuali. Mewakili Kantor Hukum Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., ia berharap agar lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, senantiasa konsisten menjadi benteng terakhir pencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya.
Langkah hukum melalui jalur praperadilan kerap menjadi instrumen krusial bagi masyarakat maupun pihak yang berpekara untuk menguji keabsahan tindakan penegakan hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dalam praktiknya, putusan praperadilan yang dimenangkan oleh pemohon sering kali menjadi titik balik penting dalam mengawal prosedur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pakar hukum menilai bahwa dinamika peradilan di daerah seperti Deli Serdang menuntut transparansi dan profesionalisme tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Pengawasan melekat melalui mekanisme praperadilan ini juga berfungsi sebagai koreksi institusional agar proses penyelidikan dan penyidikan senantiasa berpijak pada kecukupan alat bukti yang sah, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dapat benar-benar terwujud secara nyata.
























