Deli Serdang – Kuasa hukum HS Bancin, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., mendesak Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Sumatera untuk segera menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Gakkum diminta tak mengulur waktu dan segera mengembalikan barang bukti berupa truk hingga ratusan batang kayu yang disita secara tidak sah.
Ramces menegaskan bahwa putusan praperadilan tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, pihak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera diimbau untuk tidak membuat penafsiran sendiri atas putusan hakim.
“Balai Gakkum Kehutanan Sumatera harus patuhi putusan dan menindaklanjuti putusan dimaksud. Jangan pernah menafsirkan putusan dari pengadilan karena putusan ini bersifat final,” kata Ramces tegas kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Ramces menuntut agar seluruh aset kliennya yang ditahan segera diserahkan kembali tanpa syarat.
“Segera hormati putusan pengadilan, segera kembalikan barang bukti yang disita,” ujarnya.
Sebelumnya, hakim tunggal PN Lubuk Pakam, Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., membacakan amar putusan praperadilan yang diajukan oleh pihak HS Bancin pada Jumat (13/11/2026).
Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi Balai Gakkum Kehutanan Sumatera dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Hakim menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.17/PPNS/GAKKUMHUT.7-SWI/GKM.5.4/B/07/2026 tertanggal 23 Juli 2026 batal demi hukum dan tidak sah.
Hakim juga memerintahkan pihak Gakkum Kehutanan Sumatera tunduk pada hukum serta menanggung akibat dari tindakan penyitaan yang dinyatakan ilegal tersebut.
Adapun rincian barang bukti yang wajib dikembalikan meliputi:
-
1 unit handphone merek OPPO Reno.
-
1 unit truk dengan nomor polisi BK 8732 ET.
-
598 batang kayu berbagai jenis dan ukuran (total volume 25,5283 meter kubik).
Sementara itu, untuk permohonan lainnya ditolak oleh hakim dan biaya perkara ditetapkan sebesar nihil.
Atas putusan tersebut, Ramces mengapresiasi keadilan yang diberikan majelis hakim PN Lubuk Pakam. Ia berharap tak ada celah lagi bagi institusi penegak hukum kehutanan tersebut untuk menunda pengembalian barang milik kliennya.
Di sisi lain, pihak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera yang hadir di ruang sidang memilih bungkam. Saat berusaha dikonfirmasi awak media seusai persidangan, perwakilan Gakkum belum memberikan pernyataan resmi.
Kasus ini bermula ketika HS Bancin, yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut kayu dari Aceh menuju Kota Binjai, ditangkap oleh petugas Gakkum di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 23 Juli 2026 lalu.
Praperadilan merupakan sarana kontrol horizontal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga ini bertugas menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, serta penyitaan barang bukti. Ketika hakim praperadilan memutuskan bahwa tindakan penyitaan oleh penyidik (termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Gakkum) adalah tidak sah, maka demi hukum instansi terkait wajib mengembalikan seluruh objek yang disita kepada pemilik semula.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertugas melakukan pengawasan, penyidikan, dan pengamanan terhadap tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (seperti illegal logging atau perambahan hutan). Meski memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan, seluruh prosedur hukum yang dilakukan PPNS Gakkum tetap wajib tunduk pada aturan KUHAP serta pengawasan peradilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (abuse of power) terhadap masyarakat sipil maupun pelaku usaha jasa angkutan.
