Asaberita.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik Marlindo Harahap sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut menggantikan Bambang Pardede yang dibebastugaskan.
Usai dilantik, Marlindo Harahap pun diminta Gubernur Edy untuk segera menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang masih tertunda.
Gubernur Edy mengatakan, proyek-proyek infrastruktur Pemprov Sumut harus secepatnya dikerjakan seperti jalan, irigasi, bendungan dan lainnya. Proyek-proyek ini menurutnya, sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pemprov Sumut sudah terukur memberikan tugas kepada mereka (kepala dinas), jadi kalau tidak selesai berarti ada yang salah, karena sebelum dilantik sudah menandatangani Pakta Integritas kesiapan menyelesaikan tugas yang diberikan,” kata Edy Rahmayadi, usai melantik Marlindo Harahap di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (23/6).
Edy Rahmayadi juga menegaskan perubahan jabatan merupakan tuntutan organisasi, bukan keinginan pimpinan. Dia menjelaskan ada tim yang menilai kinerja pejabat terkait target-target yang diberikan kepadanya.
“Saya selalu menekankan loyalitas, loyalitas ke organisasi, tidak ada kepentingan perorangan atau pimpinan di sini, tetapi tuntutan organisasi, target-target yang sudah disusun di organisasi ini harus tercapai, kalau tidak tercapai berarti kita harus cari orang lagi yang dinilai mampu mencapai itu,” ungkap Edy Rahmayadi.
Selain melantik Marlindo Harahap sebagai Kadis PUPR, Edy Rahmayadi juga melantik dua pejabat administrator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil. Edy Rahmayadi berpesan agar semua perangkat di Pemprov Sumut untuk memperkuat kerja sama.
“Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, memandang masalah hanya dari kacamata kita, permasalahan itu, harus diselesaikan bersama-sama karena kita ini tim, jadi tim work itu sangat penting,” kata Edy Rahmayadi.
Marlindo Harahap merupakan peringkat pertama dari hasil lelang jabatan Kadis PUPR. Dia mengalahkan dua kandidat lainnya Chairul Abidin dan Syaiful Bahri pada proses lelang jabatan selama dua minggu. (red/bs)
