Asaberita.com – Jakarta – Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus Corona (COVID-19) dinilai akan sangat menentukan tingkat perbaikan ekonomi nasional ke depan. Makin lama pemerintah tangani Corona, ekonomi bisa tambah jeblok.
Jika Semua perencanaan dan proses penanggulangan kesehatan berjalan dengan baik, dapat diperkirakan, akhir Mei atau awal Juni, Wabah COVID-19 akan berakhir.
Jika wabah dan penularan COVID-19 bisa segera diakhiri, perekonomian nasional meski berat, namun dapat tumbuh hingga dua persen.
Sebaliknya, jika pemerintah gagal menanggulangi penyebaran corona sesegera mungkin, maka bukan tidak mungkin pengaruhnya ke perekonomian nasional bisa lebih buruk.
“Kalau tidak berjalan dengan baik maka akan semakin buruk (pertumbuhan ekonominya). Angka minus itu ya realistis,” papar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda, Rabu (15/4/2020).
Lambatnya upaya pemerintah dalam memutuskan kebijakan untuk menutup mudik dipandang bisa turut mempengaruhi upaya percepatan penanggulangan virus Corona.
Konsekuensinya pencegahan penularan dan wabah COVID-19 baru akan makin berat. Kecuali Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan gerakan yang sama dengan pemerintah pusat.
“Jadi (harusnya) ada masif test, orang ditest semuanya, atau minimal per hari orang di masing-masing daerah ada test semacam itu. Kalau itu dilakukan saya yakin pertumbuhan kita sekitar 2,3-2,4 masih bisa,” papar Chandra Fajri Ananda.
Agar ekonomi tumbuh positif, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan melindungi seluruh sektor ekonomi. Tidak boleh sampai mematikan salah satu industri. Apalagi jika industri tersebut sudah lama berdiri dan terbukti menyumbang dan menggerakan perekonomian daerah maupun nasional.
Salah satu industri yang tidak terpengaruh oleh wabah COVID-19 dunia, adalah industri pertanian dan perkebunan. Termasuk Industri hasil tembakau yang dapat menggerakan perekonomian nasional di masa sulit seperti saat ini.
“Asumsinya pertama, COVID ini selesai di bulan Mei. Kedua, kita juga berharap partner ekonomi kita yang dalam 2-3 tahun terakhir ini sangat dekat, yakni China juga pulih. China kan sudah mulai bergerak positif ekonominya, sehingga pemulihan dari segi sisi ekonomi mungkin bisa lebih cepat. Karena ekspor dan impor kita dengan China lumayan cukup besar,” sambung dia.
Agar wabah dan penularan COVID-19 segera berakhir, menurut Fajri, pemerintah pusat dan Pemda harus bahu membahu mengatasinya secara Bersama.
Untuk itu, dirinya mendukung penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No-19/PMK 07/2020 dimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) dapat dipakai Pemda untuk membiayai penanggulangan wabah dan penularan COVID-19.
Sebab seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan, selalu ada dana bagi hasil untuk daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana bagi hasil tersebut untuk penanggulangan penularan COVID-19.
“Dari pasal itu sebetulnya daerah bisa mengalihkan ke arah pencegahan penularan COVID-19, tak masalah,” papar Fajri.
Menurut Chandra Fajri Ananda, dengan adanya PMK tersebut dari sisi pemerintah sudah memberi keleluasaan bagi Pemda untuk merealokasi anggarannya bagi penaggulangan COVID-19. Dengan adanya PMK-19 ini tidak diperlukan lagi izin dari DPRD.
“Jadi memang keleluasaan itu yang dibutuhkan daerah (untuk dapat menanggulangi wabah dan penularan COVID-19), Pemda yang cepat bersikap akan menghitung dampaknya berapa dan pemerintah pusat memberi ijin secara legal dan aman sesuai alokasi anggarannya. Itu yang sudah terjadi sekarang ini,” paparnya. (dtf/has)
- PON XXI: Kaltim Raih Juara Umum Gulat, Sumut Tanpa Emas - September 20, 2024
- Perenang Andalan Sumut Felix Viktor Iberle Gagal Raih Medali di PON XXI - September 20, 2024
- Dinov Tambah Medali Emas Untuk Sumut dari Cabor Berkuda - September 20, 2024
