Mukernas PPP Minta DPP Gelar Muktamar Usai Pilkada 2020

Mukernas PPP (Foto: detikcom)

Asaberita.com-Jakarta — PPP hari ini menutup gelaran Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-5 di Jakarta. Dalam Mukernas ke-5, DPP PPP diperintahkan untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar IX setelah Pilkada 2020.

“Mukernas V memerintahkan DPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP dipercepat pelaksanaannya setelah pelaksanaan Piikada 2020. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usulan DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas,” kata Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi membacakan hasil dan rekomendasi Mukernas V PPP di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Bacaan Lainnya

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan hal itu dilakukan agar pelaksanaan Muktamar PPP nantinya tidak mengganggu persiapan daerah-daerah yang mengelar Pilkada. Dengan Muktamar diadakan setelah Pilkada, Awiek berharap para kader bisa fokus ke pelaksanaan Muktamar jika Pilkada selesai.

“Supaya tidak mengganggu proses konsolidasi organisasi khusus di tingkat daerah maupun provinsi khususnya lagi yang sedang menghadapi Pilkada. Pertimbangannya lebih ke konsolidasi soliditas organisasi, yang mana kita sudah solid pada beberapa tahun terakhir ini supaya tidak terganggu oleh agenda-agenda politik nanti ketika setelah Pilkada tidak ada urusan lagi hanya urusan Muktamar,” ucapnya.

BACA JUGA :  Ijeck Gagal Mendaftar, Yasyir Ridho Lubis Jadi Ketua Golkar Sumut Secara Aklamasi

Selain itu, Awiek mengatakan Mukernas V PPP juga mengeluarkan rekomendasi untuk internal dan eksternal partai. Untuk rekomendasi internal, Awiek mengatakan salah satunya yakni memerintahkan DPW dan DPC meningkatkan kualitas kader perempuan dengan cara mengalokasikan 30 persen dana parpol serta memprioritaskan caleg perempuan pada urutan pertama.

“Mukernas V PPP memerintahkan DPW dan DPC meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan baik melalui Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) ini khusus perempuan bidang pemberdayaan perempuan di setiap jenjang kepengurusan partai maupun melalui ormas Islam dan organisasi perempuan lainnya, mengalokasikan 30 persen dana parpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, menempatkan nomor urut (satu) pada pencalegan sebanyak 30 persen (kader perempuan), 30 persen pada kepengurusan harian di semua tingkatan dan 30 persen jabatan publik lainnya,” ujar Awiek.

Sementara itu, untuk rekomendasi eksternal, PPP mendorong DPR dan pemerintah segera menyelesaikan dan mengesahkan sejumlah rancangan Undang-Undang yang tengah dibahas. Antaranya RUU larangan minuman berakhol, RUU KUHP hingga Omnibus Law

“Mukernas V PPP mendorong Fraksi PPP DPR RI bersama pemerintah dan Fraksi lainnya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Pemasyarakatan, 3 Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Pajak untuk meningkatkan Perekonomian, RUU Ibu Kota Negara) dan RUU lainnya yang memiliki kemaslahatan umat dan kepentingan rakyat,” kata Waketum PPP Fernita Darwis.

BACA JUGA :  Bacalon Walikota Siantar Ismael SH Sambangi Ketua MUI

Fernita mengatakan Mukernas V PPP juga memerintahkan DPR dan pemerintah mengkaji kembali sistem pemilu serentak dan sistem penetapan kursi berdasarkan kuota hare dan penetapan calon terpilih berdasarkan sistem proposional tertutup. PPP juga mendorong lembaga pemerintahan meningkatkan koordinasi dengan penegak untuk dalam pencegahan korupsi dan peredaran narkoba.

“Mukernas V PPP mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pengawasan internal guna mencegah korupsi dan narkoba termasuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum,” ucapnya. (dtc/has)

Loading

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *