Asaberita.com, Lubukpakam – Selama 2 priode kepemimpinan Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan, dinilai belum mampu memberi kemajuan berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Deliserdang.
“Tidak lama lagi masa jabatan priode kedua Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan akan berakhir di tahun 2023 ini. Tapi meski sudah 2 priode memimpin, belum terlihat kemajuan yang berarti di Deliserdang, baik dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lingkungan,” ujar seorang tokoh pemuda Deliserdang, yang minta namanya tak disebutkan, kepada wartawan, Minggu (5/3) di Lubukpakam.
Dikatakannya, masyarakat Deliserdang utamanya kaum milenial, tidak melihat adanya terobosan-terobosan yang dilakukan bupati dan jajarannya untuk membawa Kabupaten Deliserdang menjadi daerah yang lebih maju.
“Kami melihat kemajuan dan pembangunan di Deliserdang banyak tertolong dengan adanya proyek-proyek nasional seperti Bandara Kuala Namu, jalan tol dan lainnya, juga proyek-proyek dari Pemprov Sumut. Sedangkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Deliserdang sendiri masih minim,” ucapnya.
Ia kemudian menyoroti tiga sektor pembangunan prioritas yakni infrastruktur, ekonomi dan lingkungan di Deliserdang yang menurutnya masih jauh dari berhasil. Ini terbukti dengan banyaknya infrastuktur jalan kabupaten yakni jalan antar kecamatan dan antar desa yang sudah rusak parah serta tidak ada perbaikan.
Dikatakannya juga, berdasar rilis BPS pada Januari 2023 lalu, tingkat pengangguran terbuka di Deliserdang juga masih cukup tinggi yakni sebesar 9,13 persen dari 1,147.063 angkatan kerja. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deliserdang masih mencapai 85,28 ribu jiwa.
“Mestinya dengan kepemimpinannya yang sudah 2 priode, Bupati Deliserdang dapat lebih matang membangun dan memajukan Deliserdang, tapi kenyataannya pembangunan masih berjalan lamban. Jalan-jalan di pedesaan masih banyak yang tersentuh aspal, banyak jalan rusak tak diperbaiki, dan kondisi perekonomian tak stabil,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Deliserdang yang sudah 4 kali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya sebatas catatan. Karena kenyataannya meski realisasi anggaran APBD tiap tahunnya meningkat, tetapi pembangunan yang terealisasi masih belum memenuhi harapan masyarakat. (red/irs)
