MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Dr. Harli Siregar, SH, MH menegaskan komitmennya menjaga integritas lembaga kejaksaan sekaligus memperkuat sinergi dengan insan pers. Hal ini disampaikan saat bersilaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut di Jalan Adinegoro, Medan, Jumat (26/9/2025) sore.
Dalam kunjungan tersebut, Kajati Harli didampingi Kajari Medan Fajar Syahputra, Plh Kasi Penkum Kejatisu Muhammad Husairi, serta Kasi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarman. Sementara dari PWI Sumut hadir Ketua Farianda Putra Sinik, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Amrizal, serta Wakil Sekretaris Riza Mulyadi.
Ketua PWI Sumut Farianda mengapresiasi gebrakan Kajati Harli dalam tiga bulan pertama menjabat. Menurutnya, kehadiran Harli berhasil mengubah citra Kejati Sumut yang sebelumnya terkesan tertutup.
“Kalau dulu Kejatisu dianggap momok bagi wartawan, sekarang media lebih mudah mengakses informasi,” ujar Farianda.
Ia juga menilai Kejati Sumut di bawah kepemimpinan Harli telah membuat langkah berani dalam penegakan hukum. Beberapa kasus korupsi besar berhasil diusut, di antaranya perkara Bank Sumut KCP Melati, dugaan korupsi pengadaan kapal tunda di PT Pelindo I dan PT Dok senilai Rp92 miliar, serta penjualan aset PTPN I Regional kepada PT Citraland.
“Pengungkapan kasus-kasus besar ini sangat ditunggu masyarakat Sumut,” kata Farianda yang juga Ketua SPS Sumut.
Menanggapi itu, Kajati Harli menyampaikan apresiasinya atas perhatian PWI. Ia menegaskan, sebagai putra daerah, dirinya membawa dua pesan penting untuk mendukung pembangunan di Sumut: jaksa tidak boleh ikut campur dalam proyek, dan jangan bermain dengan Dana Desa.
“Saya tidak bisa memberi uang untuk pembangunan. Tapi saya bisa menjaga agar pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” tegas mantan Kapuspenkum Kejagung itu.
Harli juga mengingatkan bahwa praktik kongkalikong antara aparat penegak hukum (APH) dan oknum pemerintah daerah telah lama mencederai pelayanan publik. Karena itu, menurutnya, pembersihan harus dimulai dari internal kejaksaan.
“Kejaksaan harus melepaskan diri dari isu negatif agar tidak dijadikan tumbal oleh pihak-pihak yang menuduh jaksa bermain proyek,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama tiga bulan menjabat, dirinya konsisten menjaga jarak dari kepala daerah maupun pejabat OPD.
“Banyak cara mereka mendekat. Tapi ini bukan soal pencitraan. Kalau kita konsisten mau mencegah dan memberantas korupsi, kejaksaan harus membatasi diri,” tegas Harli.
Silaturahmi yang berlangsung hangat itu ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Kajati Sumut Harli Siregar dan Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik. (ABN/dan)
Komentar ditutup.