MEDAN — Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Musywil) Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Sumatera Utara ke-XIX yang digelar di Asrama Haji Medan pada Selasa (21/10/2025) diduga tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi. Sejumlah pihak menilai forum tersebut sarat intervensi dari Pimpinan Pusat (PP) IPA, khususnya Ketua Umum PP IPA, Mhd. Amril Harahap.
Dugaan intervensi ini diungkap oleh Yusup Ardiansyah, Pimpinan Sidang Definitif Musywil sekaligus Anggota Pleno PP IPA. Ia mengaku mendapat tekanan langsung dari Ketua Umum PP IPA agar mempercepat proses persidangan dan menetapkan calon tertentu sebagai Ketua PW IPA Sumut.
“Saya selaku pimpinan sidang definitif merasa diintervensi untuk mempercepat jalannya sidang dan penetapan Ahmad Irham Tajhi sebagai Ketua PW IPA Sumut secara aklamasi,” ujar Yusup kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Menurut Yusup, selama sidang berlangsung, Ketua Umum PP IPA, Mhd. Amril Harahap, kerap menghubunginya melalui pesan WhatsApp dengan nada mendesak.
“Beliau mengirim pesan seperti ‘Cek, kenapa diperlama?’ dan ‘Ada apa sebenarnya?’ Bahkan, Bendahara Umum PP IPA, Mhd. Ilham Harahap, juga menyampaikan tekanan dengan kalimat ‘Usuf, kau lanjutkan,’ dan *‘Baca keputusan,’” ungkapnya.
Sidang Dinilai Tidak Kondusif
Yusup menegaskan, dinamika yang terjadi dalam forum Musywil tersebut telah melenceng dari aturan dan tata tertib organisasi. Menurutnya, jalannya persidangan tidak berlangsung kondusif dan tidak mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang seharusnya menjadi ciri khas organisasi pelajar tersebut.
“Musywil IPA Sumut ke-XIX tidak berjalan sesuai mekanisme. Banyak tahapan yang dilangkahi dan keputusan diambil secara tergesa-gesa. Ini mencederai semangat demokrasi di tubuh IPA,” tegasnya.
MTO IPA dan PB Al Washliyah Diminta Turun Tangan
Atas kondisi tersebut, Yusup meminta Majelis Tinggi Organisasi (MTO) IPA serta Pengurus Besar (PB) Al Washliyah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musywil IPA Sumut ke-XIX.
“Kami berharap MTO IPA dan PB Al Washliyah menindaklanjuti persoalan ini agar ke depan hal serupa tidak terulang, dan pelaksanaan musyawarah benar-benar menjunjung tinggi nilai organisasi dan independensi peserta,” pungkasnya.
(ABN/Rizky Zulianda)
Komentar ditutup.