MEDAN — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat tata kelola pertanahan dengan menyelenggarakan Rapat Kendali Mutu Kegiatan Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula Adhiguna, Kanwil BPN Sumut, Senin (27/10).
Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, yang dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi, akurasi data, dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program strategis pertanahan di seluruh wilayah Sumatera Utara.
“Kegiatan inventarisasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perencanaan tata ruang dan mempercepat proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sri Pranoto dalam sambutannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Khoirunnisak, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta seluruh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, peserta melakukan evaluasi atas capaian kegiatan tahun sebelumnya serta menyusun strategi pelaksanaan kegiatan inventarisasi tahun anggaran 2025. Pembahasan juga difokuskan pada penguatan koordinasi teknis, validasi data lapangan, serta optimalisasi penerapan sistem informasi pertanahan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelaksanaan program.
Sri Pranoto menegaskan, kualitas data dan konsistensi pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan seluruh program BPN.
“Kami ingin memastikan setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Data yang valid dan sistem yang tertib akan memperkuat kepercayaan publik serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, BPN Sumatera Utara meneguhkan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan pertanahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan bahwa seluruh program berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(ABN/basri)
Komentar ditutup.