Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Peristiwa

PW KAMMI Sumatera Utara Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera

badge-check

PW KAMMI Sumatera Utara Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera Perbesar

PW KAMMI Sumatera Utara Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera

MEDAN — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional, menyusul meluasnya bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera. Curah hujan ekstrem yang memicu banjir bandang, longsor, serta kerusakan infrastruktur kini memasuki fase kritis dan tidak lagi dapat hanya ditangani oleh pemerintah daerah.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, didampingi Muhammad Haryono (Sekretaris Umum) dan Irwandi Sembiring (Bendahara Umum), menyatakan bahwa eskalasi bencana sudah berada di luar kapasitas penanganan regional. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh untuk memastikan keselamatan masyarakat lintas provinsi.

“Negara jangan lambat melindungi rakyat. Kita sudah memasuki fase bencana skala nasional. Pemerintah harus bergerak cepat, jangan hanya mengamati. Nyawa warga adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham, Kamis, 27 November 2025 di Medan.

Skala Bencana Meluas, Penanganan Daerah Tak Lagi Memadai

Data pemantauan PW KAMMI hingga 27 November 2025 menunjukkan bahwa sejumlah wilayah terdampak mengalami kerusakan parah pada pemukiman, fasilitas publik, jalan nasional, serta jembatan penghubung antarwilayah. Sebagian besar akses antarprovinsi bahkan terputus—termasuk jalur vital Sumut–Aceh.

Bencana juga menghantam kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi pengungsian. Kota Medan, ibu kota provinsi, kini terendam banjir di beberapa kecamatan setelah sungai meluap dan hujan ekstrem mengguyur sejak pagi. Kondisi ini memperburuk mobilitas kota dan memukul aktivitas perekonomian.

Irham menyebut bahwa situasi darurat tidak lagi terbatas pada satu kabupaten atau provinsi, melainkan sudah menjadi krisis kemanusiaan lintas Sumatera.

Wilayah Terdampak Mencakup Sumut, Aceh, dan Sumbar

Berikut wilayah yang mengalami dampak signifikan:

Sumatera Utara

  • Sibolga – banjir bandang merusak rumah dan fasilitas publik
  • Tapanuli Tengah – banjir besar, ribuan warga terdampak
  • Tapanuli Utara – longsor, jembatan putus, akses terisolasi
  • Mandailing Natal – banjir dan longsor berulang
  • Nias – permukiman terendam, distribusi bantuan terganggu
  • Padang Lawas – akses wilayah terputus akibat banjir
  • Langkat – 10 kecamatan terendam
  • Jalur Sumut–Aceh – putus di beberapa titik
  • Medan – banjir merendam permukiman dan sejumlah jalan utama

Aceh

  • Aceh Tamiang – banjir besar, pengungsian meningkat
  • Kerusakan jembatan dan jalan di berbagai titik
  • Mobilitas Banda Aceh–Medan terganggu

Sumatera Barat

  • Banjir dan longsor di beberapa kabupaten/kota
  • Kerusakan infrastruktur jalan dan transportasi

PW KAMMI menilai bahwa tingkat kerusakan dan skala pengungsian telah menunjukkan kegagalan kapasitas daerah untuk menangani bencana ini. Tidak hanya rumah dan fasilitas publik yang rusak, tetapi jaringan transportasi lintas provinsi pun lumpuh.

“Penanganan parsial tidak cukup. Kita membutuhkan operasi nasional terpadu dengan mobilisasi besar-besaran dari pemerintah pusat,” ujar Irham.

Lima Tuntutan PW KAMMI Sumut

PW KAMMI Sumut mengeluarkan lima tuntutan mendesak kepada pemerintah pusat:

  1. Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional karena skala bencana telah melampaui kapasitas daerah.
  2. BNPB mengerahkan operasi nasional terpadu dengan dukungan TNI–Polri dan lintas kementerian.
  3. Mempercepat pembukaan akses Sumut–Aceh dan perbaikan jembatan vital demi kelancaran distribusi bantuan.
  4. Memastikan layanan kemanusiaan terpadu, termasuk pemulihan psikososial, hunian darurat, serta layanan kesehatan untuk kelompok rentan.
  5. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia membangun solidaritas nasional bagi korban bencana.

PW KAMMI Sumut menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan bersama relawan dan masyarakat. Namun, Irham mengingatkan bahwa negara tetap memegang tanggung jawab tertinggi dalam menjaga keselamatan rakyat.

“Kita kehilangan banyak hal—rumah, akses, bahkan nyawa. Jangan tunggu bencana semakin besar baru bertindak. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan sekadar simpati,” pungkasnya.

PW KAMMI Sumut menyerukan kepedulian nasional dan mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat solidaritas untuk membantu korban bencana di Sumatera.

(ABN/Basri)

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari

29 Okt 2026 - 06:34 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari

Aktivis 98 Apresiasi Kritik Dino Patti Djalal soal MSCI, Dorong Pemerintah Perkuat Transparansi Pasar Modal

28 Okt 2026 - 14:17 WIB

Aktivis 98 Apresiasi Kritik Dino Patti Djalal soal MSCI, Dorong Pemerintah Perkuat Transparansi Pasar Modal

Wali Kota Binjai Serukan Pemuda Perkuat Persatuan dan Berkontribusi bagi Bangsa

28 Okt 2026 - 13:59 WIB

Wali Kota Binjai Serukan Pemuda Perkuat Persatuan dan Berkontribusi bagi Bangsa

Wamen Ossy Ajak Kolaborasi para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045

28 Okt 2026 - 13:32 WIB

Wamen Ossy Ajak Kolaborasi para Arsitek untuk Wujudkan Visi Kota 2045

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

28 Okt 2026 - 11:48 WIB

Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat
Sedang Hot Nasional