DELI SERDANG – Program pasar murah yang digelar Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang bersama para anggota dewan menuai kritik tajam dari warga. Alih-alih membantu masyarakat kecil, kegiatan yang berlangsung di halaman kantor DPRD Deli Serdang, Rabu (10/9/2025) sore, justru dinilai lebih mengutamakan pegawai, staf, dan kalangan menengah ke atas.
Kekecewaan warga memuncak setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan pembelian paket sembako murah senilai Rp80.000, berisi beras Bulog SPHP 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir, telur, dan mi instan. Dalam rekaman itu tampak sejumlah orang bermobil dan staf DPRD ikut memborong paket sembako, sementara puluhan warga miskin yang datang dengan membawa Kartu Keluarga justru pulang dengan tangan hampa.
NS (48), warga Lubuk Pakam, mengaku sangat kecewa. “Kami disuruh datang bawa KK, tapi sesampainya di sini malah ditanya kupon. Kupon dari mana? Kami warga tidak pernah dapat. Yang beli justru orang bermobil, staf DPRD, dan pegawai honorer. Sementara kami yang benar-benar susah malah tidak kebagian,” keluhnya.
Warga lain menambahkan, informasi soal pasar murah diumumkan ke publik sejak pagi. Namun saat mereka datang, kupon disebut sudah habis. “Kalau memang untuk staf saja, kenapa digembar-gemborkan ke masyarakat umum? Akhirnya kami hanya buang waktu dan tambah sakit hati,” ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada kesal.
Menurut warga, paket sembako yang disediakan hanya sekitar 1.000 paket, sementara jumlah pegawai dan honorer di DPRD serta dinas lain sudah ratusan. Kondisi ini membuat masyarakat menilai pasar murah hanya formalitas dan tidak menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Pantauan media di lapangan juga membenarkan keluhan warga. Sejumlah staf dan honorer terlihat leluasa membeli sembako, sedangkan warga miskin hanya bisa menunggu di luar pagar DPRD.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Paian Purba, SH, saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya kegiatan pasar murah tersebut. Ia menyebut pengadaan paket sembako berasal dari swadaya anggota dewan. “Ya, benar ada kegiatan pasar murah. Anggarannya dari iuran kami, anggota DPRD,” ujarnya singkat.
Namun, jawaban itu tidak meredam kritik publik. Pasar murah yang seharusnya menjadi sarana membantu rakyat kecil, kini justru menuai cibiran karena dianggap hanya menguntungkan kalangan internal DPRD.
(ABN/Rizky Zulianda)
Komentar ditutup.