MEDAN — Polemik soal anggaran publik di Sumatera Utara kembali mencuat. Tidak hanya tunjangan DPRD Sumut yang dipersoalkan, tunjangan pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) serta sederet proyek mangkrak bernilai ratusan miliar rupiah juga dinilai harus dibuka ke publik.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, merespons kritik sepihak yang belakangan diarahkan hanya kepada DPRD Sumut.
“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi. Kalau bicara uang rakyat, mari kita buka semuanya secara transparan. Jangan seolah-olah hanya DPRD Sumut pihak yang paling menikmati anggaran, padahal tunjangan pejabat OPD di provinsi justru jauh lebih fantastis,” kata Rahmad dalam keterangannya di Medan, Kamis (11/9/2025).
Rahmad memaparkan, berdasarkan data yang beredar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut bisa mengantongi tunjangan hingga Rp125 juta per bulan. Asisten Sekda menerima sekitar Rp54 juta, sementara tenaga ahli gubernur mencapai Rp47,7 juta per bulan. “Belum lagi tunjangan di lingkungan inspektorat dan OPD lain yang nilainya juga tidak kecil,” tegasnya.
Menurutnya, publik berhak tahu keseluruhan penggunaan anggaran, bukan hanya potongan-potongan yang dipelintir demi agenda politik tertentu. “Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Semua harus dibuka secara terang, agar masyarakat bisa menilai secara objektif,” tambahnya.
Rahmad juga menyinggung rekam jejak tokoh yang melontarkan kritik terhadap DPRD. Ia menyebut, ketika tokoh tersebut menjabat sebagai Wali Kota Medan, justru banyak proyek infrastruktur yang mangkrak dan menelan anggaran besar.
Beberapa proyek yang disebut antara lain:
- Stadion Teladan, yang dijanjikan menjadi ikon olahraga, namun hingga kini tak kunjung rampung.
- Islamic Center, proyek bernilai besar yang terbengkalai tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat.
- Lampu hias jalan (lampu pocong), yang menuai kontroversi karena anggaran tinggi tetapi dinilai tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga.
- Basemen Lapangan Merdeka, yang gagal difungsikan karena selalu banjir saat hujan dan kini dianggap sia-sia serta menjadi beban anggaran.
“Pernyataan itu ibarat meludah ke atas. Menuding DPRD tamak, tapi melupakan proyek-proyek mangkrak di masa jabatannya yang justru menyisakan persoalan besar. Ini bukan sekadar soal DPRD, melainkan soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” ujarnya.
Gelombang kritik terhadap isu ini juga datang dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek-proyek mangkrak yang terjadi selama kepemimpinan tokoh tersebut.
Menurut mereka, isu tunjangan DPRD sengaja diangkat sebagai “pengalihan isu” dari masalah lama yang belum pernah dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. “Kita tidak anti-kritik. Tapi transparansi jangan tebang pilih. Kalau DPRD dipersoalkan, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun wajib diusut,” tutup Rahmad Situmorang.
(ABN/Rizky Zulianda)
Komentar ditutup.