BINJAI — Pemerintah Kota Binjai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tancap gas mematangkan langkah percepatan penyaluran Bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak bencana alam. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Binjai, Kamis (18/12/2025).
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden Republik Indonesia terhadap warga Kota Binjai yang terdampak bencana. Ia mengungkapkan bahwa bantuan yang disetujui Presiden mencapai Rp4 miliar, meningkat signifikan dari usulan awal sebesar Rp2 miliar.
“Alhamdulillah, Bantuan Presiden telah disetujui dan dana tersebut saat ini sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Binjai,” ujar Amir Hamzah.
Rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pendistribusian bantuan agar dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kota Binjai menargetkan seluruh tahapan penyaluran bantuan rampung paling lambat 31 Desember 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah dan pihak terkait mematuhi ketentuan serta prosedur yang berlaku. Ia menekankan bahwa proses pengadaan dan penyaluran bantuan harus berjalan sesuai regulasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
“Bantuan ini harus tepat sasaran, tepat waktu, dan dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran terkait sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kota Binjai. Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut mampu memastikan bantuan Presiden tersalurkan secara efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(ABN/Qhusyai)
Komentar ditutup.