ASABERITA.COM, MEDAN – Forum Peduli Pembangunan Penegakan Hukum (Forum P3H) Sumatera Utara mendukung penuh langkah cepat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut tuntas dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU. Dugaan kongkalikong ini dinilai menjadi pemicu utama terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa beberapa waktu lalu yang membuat aktivitas warga langsung marimpot-impot alias kelabakan.
“Forum P3H Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kakortas Tipikor Irjen Pol. Totok Suharyanto, beserta seluruh jajaran penyidik yang bergerak cepat mengusut dugaan korupsi yang menyangkut kepentingan publik dan keuangan negara ini. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Sekretaris Forum P3H Sumut, Baikal Ferdaus, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Baikal, pemberantasan korupsi pada sektor krusial ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Hal tersebut penting guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, jangan sampai warga mengira aparat penegak hukum sengaja menggabe-gabe atau mendiamkan perkara besar ini.
Ia juga mendesak Kortas Tipikor Polri agar tidak ragu memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Termasuk di antaranya para petinggi di lembaga penegak hukum lain jika memang hasil penyidikan mengarah ke sana, tanpa perlu melihat siapa di belakang mereka.
“Pengungkapan perkara ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Baikal meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak membangun opini liar yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ia mengingatkan bahwa penentuan status hukum seseorang sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah.
“Forum P3H Sumut akan terus mengawal proses penegakan hukum ini agar berjalan secara profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia,” pungkas Baikal.
Kasus blackout massal yang melumpuhkan Pulau Sumatera dan Jawa beberapa waktu lalu memang menyisakan kekesalan mendalam di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, akibat padamnya aliran listrik secara mendadak, banyak pelaku usaha mikro dan warga Medan yang merugi hingga mago (kehilangan) pendapatan. Jika terbukti ada oknum mafia yang sengaja menyunat anggaran pasokan batu bara demi keuntungan pribadi, tindakan tersebut dinilai sudah keterlaluan dan sangat menyengsara rakyat banyak.
Publik di Sumatera Utara kini menaruh harapan besar pada ketegasan Kortas Tipikor Polri sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi yang baru. Warga Medan berharap instansi ini bekerja dengan gogo (kuat) dan bernyali besar, serta tidak goyah oleh intervensi politik ataupun iming-iming materi. Penuntasan kasus ini harus menjadi pembuktian awal bahwa institusi kepolisian mampu bertindak tegas kepada siapa saja yang berani bermain-main dengan hajat hidup orang banyak.
Di sisi lain, pengawasan dari lembaga sipil seperti Forum P3H Sumut dipandang sangat krusial agar jalannya penyidikan tetap berada di jalur yang lurus. Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang dan tidak lekas terprovokasi oleh isu-isu miring yang beredar di media sosial. Sembari menunggu hasil investigasi resmi dari kepolisian, komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel harus terus ditagih demi memastikan keandalan pasokan energi nasional di masa mendatang.
- Forum P3H Sumut Dukung Penuh Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Penyebab Blackout – Juli 9, 2026
- MME Dorong Penguatan Pengawasan Kualitas BBM di Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Demi Menjaga Kepercayaan Publik – Juli 9, 2026
- Pelayanan Publik Bukan Sekadar Cepat, Tapi Harus Berkualitas dan Berorientasi pada Masyarakat – Juli 9, 2026
