MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara memperkuat upaya pencegahan kasus pertanahan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaan Aplikasi Justisia sebagai bagian dari penguatan tata kelola administrasi dan pencegahan kasus pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara luring dan daring, dengan melibatkan jajaran terkait. Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat pemahaman terhadap ketentuan yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2024 sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di daerah.
Melalui kegiatan tersebut, jajaran BPN Sumut didorong untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah pencegahan kasus pertanahan. Upaya pencegahan dinilai penting agar potensi permasalahan pertanahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat pada Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hodidjah, S.H., S.Sos., M.M., QRMO, beserta rombongan.
Kehadiran jajaran Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan tersebut memberikan penguatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sekaligus menjadi ruang koordinasi antara jajaran di tingkat pusat dan daerah.
Selain membahas pelaksanaan regulasi, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi penggunaan Aplikasi Justisia. Pengenalan aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung proses administrasi dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan.
Pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat mendukung tata kelola yang lebih tertib, terstruktur, dan terdokumentasi. Dengan dukungan teknologi, proses administrasi juga diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga memudahkan koordinasi serta pemantauan pelaksanaan tugas.
Kanwil BPN Sumut terus mendorong penguatan koordinasi dan kapasitas jajaran dalam melaksanakan pencegahan kasus pertanahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pertanahan yang lebih responsif sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan administrasi pertanahan.
Melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala serta optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Justisia, pelaksanaan pencegahan kasus pertanahan di Sumatera Utara diharapkan semakin efektif. Penguatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan pertanahan yang tertib, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(ABN)
